BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, menegaskan pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian dan prioritas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan dan pemeliharaan drainase, serta fasilitas publik lainnya harus mendapat alokasi anggaran yang memadai.
“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas bersama OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar politisi PKS tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Irwansyah usai menerima dokumen R-APBK 2027 yang diserahkan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Illiza didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis menyerahkan rancangan anggaran kepada Ketua DPRK Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musryadi Aswad.
Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Irwansyah menjelaskan, sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar yang harus menjadi perhatian di antaranya melanjutkan perbaikan jalan, termasuk akses jalan di kawasan permukiman, pemeliharaan dan pembangunan drainase, penyediaan jalur pedestrian, serta peningkatan pengelolaan sampah.
“Kita harus melanjutkan perbaikan jalan-jalan di kota hingga kawasan permukiman, lalu pemeliharaan dan pembangunan drainase, termasuk fasilitas jalur pejalan kaki dan pengelolaan sampah,” katanya.
Selain infrastruktur, lanjut Irwansyah, penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian dalam APBK 2027. Salah satunya melalui peningkatan keterampilan masyarakat dengan program Banda Aceh Academy yang direncanakan diluncurkan tahun depan.
Pemberian beasiswa juga perlu dikawal agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu, sesuai dengan janji politik kepala daerah.
Ia mengatakan, sebagaimana pelaksanaan APBK tahun ini, DPRK akan kembali melakukan penganggaran dan pengawasan secara ketat, termasuk memastikan program pembangunan sejalan dengan visi dan misi wali kota serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Jadi, apa yang sudah kita lakukan untuk anggaran tahun 2026 ini akan kita ulang lagi. Kita lakukan kembali agar semuanya memberi dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” tambahnya.
Di sisi lain, Irwansyah turut mengapresiasi berbagai upaya pembangunan yang telah dilaksanakan Pemko Banda Aceh, khususnya peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota.
Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan komitmen DPRK sejak awal mengemban amanah kepemimpinan dua tahun lalu, yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Pada intinya, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius serta penanganan berkelanjutan. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” tegas politisi yang telah tiga periode menjadi wakil rakyat tersebut.
Diketahui, Pemko Banda Aceh mengajukan R-APBK 2027 dengan pagu anggaran sebesar Rp1,366 triliun. Dalam rancangan tersebut, belanja modal direncanakan sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar diharapkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Selain itu, target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar. (*)
