BANDA ACEH – Ketua MIM Aceh, Muzakir Ar., meminta pemerintah tidak selalu mengaitkan pengibaran bendera Bulan Bintang dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurutnya, ekspresi tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, sejarah, serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Muzakir menanggapi insiden pengibaran bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026), yang berujung bentrokan dan mengakibatkan satu warga meninggal dunia serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Para korban dilaporkan mendapat perawatan di RSUD Tgk Abdullah Syafii, Beureunuen.
Muzakir menilai peristiwa tersebut menjadi gambaran kegagalan negara dalam membaca dan memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Aceh. Pemerintah, katanya, tidak seharusnya terburu-buru memaknai pengibaran bendera Bulan Bintang sebagai bentuk pembangkangan atau gerakan separatisme.
“Negara jangan sedikit-sedikit mengaitkan pengibaran bendera Bulan Bintang dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah harus mampu memahami konteks sosial dan persoalan yang melatarbelakangi tindakan masyarakat. Tidak semua ekspresi pengibaran bendera tersebut dapat serta-merta dikaitkan dengan separatisme,” ujar Muzakir Ar.
Ia menjelaskan, bagi sebagian masyarakat Aceh, pengibaran bendera Bulan Bintang tidak selalu dimaknai sebagai ekspresi politik separatisme. Simbol tersebut juga dapat menjadi sarana menyampaikan kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian secara memadai, terutama menyangkut kondisi ekonomi, kesejahteraan, dan respons pemerintah terhadap persoalan kebencanaan, termasuk banjir yang melanda Aceh beberapa waktu lalu.
Terkait aspek hukum, Muzakir menegaskan bahwa pengaturan bendera dan lambang Aceh memiliki landasan dalam kerangka kekhususan Aceh. Ia merujuk Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Menurutnya, pembentukan qanun tersebut memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
Landasan tersebut kemudian dijabarkan melalui Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Aceh untuk mengatur bendera dan lambang daerah sebagai bagian dari kekhususan Aceh.
Namun, Muzakir menyoroti persoalan kepastian hukum yang masih menyelimuti keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, khususnya setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 terkait pembatalan qanun tersebut.
Ia meminta DPRA dan Gubernur Aceh segera memberikan kejelasan mengenai status hukum qanun tersebut agar tidak terus menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat.
“DPRA dan Gubernur Aceh harus memberikan kejelasan mengenai status hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 pasca diterbitkannya Kepmendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus berada dalam ketidakpastian karena berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketegangan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzakir berpandangan bahwa apabila pemerintah menganggap terdapat materi muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung (MA).
Ia merujuk Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
“Jika pemerintah menilai terdapat materi muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seharusnya ditempuh melalui mekanisme pengujian materiil (judicial review) di Mahkamah Agung. Bukan justru membiarkan persoalan ini terus berada dalam ketidakpastian hukum. Qanun tersebut telah disahkan dan diundangkan, sehingga penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme konstitusional dan prinsip negara hukum,” katanya.
Muzakir juga menilai dinamika politik pascaperdamaian telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Menurutnya, basis material perjuangan GAM telah mengalami transformasi dan terserap ke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses perdamaian serta pelaksanaan kekhususan Aceh.
“Secara material, GAM sudah tidak ada lagi di Aceh. Basis materialnya sudah terserap ke dalam Republik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu membaca insiden di Pulo Keunari secara lebih komprehensif dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Simbol yang dianggap dekat dengan identitas dan sejarah Aceh, menurutnya, terkadang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun kekecewaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya TNI, mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis serta menghindari tindakan represif dalam merespons ekspresi masyarakat.
Menurutnya, setiap persoalan di Aceh harus ditangani secara terukur dan profesional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Muzakir berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi serta membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.
“Negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan justru memperbesar ketegangan melalui pendekatan represif. Pemerintah harus menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di Aceh,” tutup Muzakir Ar.(*)
