BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh merencanakan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan anggaran tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis, kepada pimpinan DPRK Banda Aceh dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Dokumen R-APBK diterima Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel A. Wahab dan Wakil Ketua II Dr. Musryadi Aswad. Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Dalam penyampaiannya, Illiza mengatakan, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh pihak untuk merumuskan APBK yang berkualitas dan tepat sasaran.
Menurutnya, pembangunan Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kemajuan kota.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemko Banda Aceh akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Illiza menjelaskan, dalam R-APBK 2027, belanja operasi direncanakan sebesar Rp1,172 triliun, belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Adapun target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.
Di sektor pendidikan, Illiza menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran minimal 20 persen dari total APBK. Pemko juga berkomitmen mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
“Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujar Illiza.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, mengatakan pihaknya akan segera membahas R-APBK tersebut agar dapat ditetapkan menjadi APBK 2027 dalam waktu dekat.
Ia menyebutkan, DPRK akan mengawal agar seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah tetap mengacu pada RPJM serta visi dan misi kepala daerah. Hal itu penting untuk memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi salah satu prioritas,” tegas Irwansyah.
Selain infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa juga akan menjadi perhatian DPRK dalam pembahasan anggaran, sesuai dengan janji politik kepala daerah.
Ia menegaskan, DPRK Banda Aceh berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembahasan hingga pelaksanaan APBK agar anggaran yang disepakati dapat segera direalisasikan melalui program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan masyarakat. (*)
