Jakarta – Anies Baswedan mendorong pemerintah menetapkan musibah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional, menyusul besarnya skala kerusakan dan penderitaan warga.
Anies mengatakan, setelah berkeliling Aceh Tamiang, Langkat, hingga Padang dan duduk langsung di tenda-tenda pengungsian, sulit menyebut kondisi tersebut sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Ia menyoroti ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa kembali bersekolah, serta kepala keluarga yang lahannya tertimbun kayu dan lumpur.
Menurut Anies, penetapan status bencana nasional akan memberi ruang lebih besar bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, serta program pemulihan secara lebih cepat dan masif. Dampaknya, distribusi logistik, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga pembukaan akses jalan dapat dipercepat. Dalam jangka menengah, program perbaikan rumah, sekolah, infrastruktur, dan pemulihan usaha kecil juga dapat dibiayai negara, tidak semata mengandalkan APBD.
Ia mengakui adanya kekhawatiran soal potensi korupsi atau tumpang tindih kewenangan jika status bencana nasional ditetapkan. Namun, Anies menegaskan jawabannya bukan menahan status tersebut, melainkan memastikan pengawasan ketat, transparansi, dan akuntabilitas sejak awal.
“Bagi para korban, status bencana nasional adalah pesan bahwa negara benar-benar hadir dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama,” ujarnya.
Ia menilai keputusan penetapan masih sangat relevan karena tanggap darurat masih berlangsung dan fase pemulihan akan panjang, sehingga dukungan negara dalam satu hingga dua tahun ke depan sangat ditentukan oleh keputusan hari ini.(*)
