HeadlineNasional

Wagub Fadhlullah Desak Pemerintah Tuntaskan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh

×

Wagub Fadhlullah Desak Pemerintah Tuntaskan Kompensasi Korban Pelanggaran HAM di Aceh

Share this article
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. Foto: Humas Pemerintah Aceh.

Pidie – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pemberian kompensasi kepada para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh, khususnya pada masa Daerah Operasi Militer (DOM). Hal ini disampaikannya dalam peresmian salah satu proyek nasional yang turut dihadiri sejumlah menteri di kawasan Rumoh Geudong, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Rabu (9/7/2025).

“Masyarakat di sekitar sini adalah saksi hidup dari konflik yang berlangsung sejak 1976, melewati masa reformasi, hingga akhirnya tercapai perdamaian. Mereka mengalami langsung operasi militer seperti Jaring Merah, Jaring Hijau, hingga masa darurat militer dan sipil. Kami berharap janji Presiden Jokowi saat berkunjung ke Rumoh Geudong benar-benar ditunaikan. Kompensasi bagi korban harus segera diberikan,” tegas Fadhlullah.

Fadhlullah juga mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, pihaknya telah menerima perwakilan dari para korban masa DOM. Sebanyak 28 orang datang menyampaikan keluhannya terkait proses kompensasi yang belum kunjung terealisasi.

“Mereka mewakili ratusan korban yang telah diajukan namanya. Namun, menurut laporan yang kami terima, hingga kini mereka belum menerima apapun,” ungkapnya.

Wagub Aceh itu secara emosional juga mengenang masa kelam pelanggaran HAM di Rumoh Geudong, yang merupakan kampung halamannya. Ia mengaku menyaksikan sendiri kekejaman yang terjadi saat masih remaja.

“Ini kampung saya. Saya tahu persis bagaimana kezaliman itu terjadi sekitar 30 tahun lalu. Saya dan teman-teman sebaya sering dipaksa berbaris oleh aparat saat itu. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan,” ujarnya dengan suara bergetar.

Meski begitu, Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk terus bersyukur atas perdamaian yang telah tercapai, serta berkomitmen membangun masa depan Aceh dengan semangat kejujuran, keterbukaan, dan rekonsiliasi.

“Perdamaian adalah anugerah. Tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Mari kita bangun Aceh bersama-sama, tanpa melupakan sejarah, tapi juga tidak terjebak di dalamnya,” pungkasnya.(*)