BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta pemerintah pusat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur dasar yang hingga kini masih terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan Pemulihan Pascabencana Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Enam bulan setelah bencana melanda, Mualem mengatakan masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok yang terdampak banjir dan longsor.
Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling membutuhkan perhatian karena masih banyak lahan persawahan yang belum dapat dimanfaatkan kembali akibat kerusakan infrastruktur pendukung.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Ia menjelaskan, kondisi sejumlah sungai di Aceh juga memerlukan penanganan segera karena berdampak langsung terhadap risiko banjir yang mengancam permukiman warga dan lahan pertanian.
Karena itu, Mualem menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh. Ini tugas kita bersama agar penanganan dapat berjalan maksimal untuk membangun kembali yang rusak dan menggantikan yang hilang akibat bencana,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti kondisi inflasi Aceh yang saat ini masih berada pada level tinggi. Berdasarkan data pemerintah pusat, Aceh menempati posisi kedua tertinggi secara nasional.
Menurut Fadhlullah, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar stabilitas ekonomi masyarakat dapat terus terjaga.
Selain itu, ia juga memaparkan bahwa realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga saat ini telah mencapai sekitar 45 persen. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah.
“Realisasi anggaran tahun ini harus dipercepat, mengingat kita juga sedang berupaya agar perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh yang sedang diusulkan dapat terwujud tahun ini,” ujar Fadhlullah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional Penanganan Pascabencana, kondisi pemulihan di Aceh menunjukkan perkembangan positif.
Dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana, sebanyak 10 daerah di antaranya telah kembali berfungsi secara normal.
“Dari hasil analisis tim Satgas Nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat proses pemulihan,” kata Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat terus memantau berbagai indikator pemulihan lintas sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas dan infrastruktur.
Khusus sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar yang difokuskan untuk rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, dan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh, termasuk memperjuangkan pengembalian skema alokasi dua persen mulai tahun mendatang.
Menurutnya, dukungan fiskal tersebut sangat penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mendukung pembangunan Aceh secara berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat segera dimanfaatkan dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih lancar,” ujar Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 18 daerah terdampak bencana serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.(*)
