BENER MERIAH – Pengakuan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, bahwa pemulihan Aceh belum sepenuhnya tuntas mendapat sorotan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bener Meriah.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Aceh yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026), Tito menyampaikan bahwa enam bulan pascabencana masih terdapat sejumlah sektor strategis yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan, mulai dari perumahan, pendidikan, rumah ibadah hingga infrastruktur dasar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua YARA Perwakilan Bener Meriah, Dahlan, menegaskan bahwa pengakuan pemerintah pusat harus segera diwujudkan dalam bentuk langkah konkret, khususnya terhadap perbaikan infrastruktur vital yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di wilayah Tanoh Gayo.
“Jika pemerintah pusat mengakui masih banyak infrastruktur yang rusak, maka kondisi di Tanoh Gayo adalah bukti nyata yang harus segera ditangani secara cepat, serius, dan berkelanjutan. Enam bulan pascabencana, masyarakat justru terpaksa patungan memperbaiki jalan nasional yang sejatinya menjadi tanggung jawab negara,” ujar Dahlan di Bener Meriah, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, klaim percepatan pemulihan serta dukungan anggaran miliaran rupiah yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana. Kondisi jalan yang masih rusak di sejumlah titik menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum berjalan sesuai harapan warga.
Dahlan menilai, akses transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Gayo masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan jalan berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian, terutama kopi arabika dan getah pinus yang menjadi komoditas unggulan daerah tersebut.
Ia juga menyoroti lambannya respons pemerintah pusat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terhadap berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan yang terus berulang.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar data capaian atau angka-angka anggaran. Yang dibutuhkan adalah jalan yang aman dilalui, distribusi hasil pertanian yang lancar, dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, YARA mendesak Satgas PRR di bawah komando Tito Karnavian untuk menjadikan rehabilitasi jalan nasional di kawasan Tanoh Gayo sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana.
Dahlan menilai peristiwa gotong royong warga memperbaiki jalan nasional menggunakan dana pribadi merupakan ironi yang tidak seharusnya terjadi. Di satu sisi, Tanoh Gayo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi arabika unggulan dan getah pinus yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Namun di sisi lain, masyarakat harus mengambil alih peran negara demi mempertahankan akses transportasi yang layak.
“Ketika jalan negara rusak dan rakyat harus membiayai perbaikannya, maka pertanyaan yang muncul adalah di mana negara saat masyarakat paling membutuhkan kehadirannya,” pungkas Dahlan.(*)
