Bireuen – Enam bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Aceh, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat nyata. Jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui kini kembali menghubungkan desa-desa dengan pusat perekonomian. Sekolah yang sempat terdampak bencana kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa. Sementara itu, ribuan keluarga korban bencana mulai menatap masa depan dengan optimisme melalui program pembangunan hunian tetap (huntap).
Kemajuan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dikawal oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera di bawah koordinasi Safrizal ZA.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu daerah yang terdampak cukup parah, pembangunan hunian tetap terus menunjukkan perkembangan signifikan. Dari 40 lokasi yang diusulkan, sebanyak 37 lokasi telah dinyatakan siap untuk dibangun. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025.
Selain pembangunan hunian, pemulihan berbagai infrastruktur dasar juga terus dilakukan. Jalan, jembatan, sekolah, serta fasilitas publik lainnya diperbaiki guna memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Manfaat dari program pemulihan tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Ahmat Amin, warga Kabupaten Bireuen, mengaku perubahan yang terjadi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan warga.
“Sekarang akses ke kota lebih mudah, anak-anak bisa bersekolah di gedung yang layak, dan kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini perubahan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.
Menurut Ahmat, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik akibat bencana, tetapi juga menghidupkan kembali semangat masyarakat untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan.
Satgas PRR menempatkan pemulihan masyarakat sebagai prioritas utama melalui pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak serta dukungan bagi pemulihan ekonomi dan sosial.
Pendekatan tersebut diyakini menjadi kunci dalam membangun ketahanan masyarakat pascabencana. Dengan infrastruktur yang kembali berfungsi, akses layanan publik yang membaik, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga, proses pemulihan diharapkan mampu berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi, jejak kerja Satgas PRR menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu menghadirkan perubahan nyata. Pemulihan yang terencana tidak hanya membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga mengembalikan harapan, rasa aman, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh. [*]
