Banda Aceh — Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera, khususnya Aceh.
Desakan tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Konferensi pers ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan USK. Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi mahasiswa lintas fakultas dalam merespons penanganan bencana hidrometeorologi yang dinilai terus berulang dan belum tertangani secara komprehensif.
Konsolidasi tersebut dihadiri perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK. Kehadiran lintas fakultas ini menegaskan keseriusan mahasiswa dalam mengawal isu kebencanaan secara berkelanjutan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya menghadapi persoalan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural dan politis yang berpotensi menghambat pemulihan masyarakat terdampak.
Mahasiswa menyoroti adanya kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengaburkan substansi persoalan kemanusiaan dan mengalihkan fokus dari pemulihan korban bencana.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga menyoroti indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat terdampak dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana.
Mahasiswa turut mengkritisi minimnya pengawasan pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan makanan olahan di wilayah terdampak bencana. Ketiadaan pengawasan ini dinilai memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang tengah berada dalam fase pemulihan.
Atas dasar tersebut, Aliansi Mahasiswa USK merekomendasikan pembentukan Tim Khusus yang ditunjuk langsung oleh Presiden, berada di bawah pengawasan Presiden, serta memiliki kewenangan kuat dalam mengoordinasikan lintas kementerian dan lembaga.
Tim khusus tersebut diharapkan mampu mengawasi distribusi bantuan secara transparan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi infrastruktur, serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan korban, serta menghindari narasi dan tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat.(*)
