BENER MERIAH — Di lekukan curam jalan nasional Bireuen–Takengon, berdiri sebuah kawasan yang dikenal sebagai Tajuk Enang-Enang. Bagi para pelintas, kawasan ini mungkin hanya rangkaian tikungan tajam yang menguji keberanian. Namun bagi masyarakat Gayo, Enang-Enang adalah ruang sejarah yang menyimpan jejak perjuangan, duka, sekaligus semangat kebersamaan yang diwariskan lintas generasi.
Bencana banjir bandang dan longsor pada penghujung 2025 kembali menguji ketangguhan kawasan ini. Putusnya akses jalan nasional bukan sekadar menghambat mobilitas, tetapi juga mengancam roda ekonomi masyarakat yang bergantung pada jalur penghubung Bener Meriah dan Aceh Tengah menuju pesisir utara Aceh.
Di tengah situasi darurat itu, muncul kekuatan yang selama ini menjadi identitas masyarakat Aceh: gotong royong. Dipelopori Syahrial bersama masyarakat setempat, lahirlah gerakan swadaya membangun kembali akses jembatan melalui donasi publik yang mencapai sekitar Rp1 miliar. Inisiatif tersebut menjadi bukti bahwa solidaritas sosial masih menjadi modal terbesar masyarakat ketika menghadapi bencana.
Namun semangat itu juga berhadapan dengan realitas teknis. Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian utama pemerintah. Struktur jembatan darurat yang dibangun secara swadaya memerlukan kajian teknis agar tidak justru menimbulkan korban baru. Di sinilah kepentingan masyarakat dan tanggung jawab negara harus dipertemukan.
Pendekatan yang kemudian ditempuh bukanlah mempertentangkan aturan dengan aspirasi masyarakat, melainkan mencari titik temu di antara keduanya. Keselamatan tetap menjadi prioritas, sementara kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses transportasi juga tidak diabaikan.
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pemulihan akses memang penting untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat Gayo, tetapi keselamatan publik tidak boleh dikompromikan.
Prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui percepatan penguatan struktur jembatan, pembatasan kendaraan berat, serta dorongan agar pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai setiap tahapan penanganan. Kejelasan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat di tengah proses rehabilitasi.
Kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Enang-Enang pada 7 Juli 2026 menjadi momentum penting. Di tengah hujan, pemerintah pusat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan langkah penanganan yang menggabungkan solusi jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, akses tetap dipertahankan dengan berbagai pembatasan demi keselamatan. Sementara itu, pemerintah menyiapkan pembangunan jembatan permanen sepanjang sekitar 300 meter dengan nilai investasi sekitar Rp700 miliar yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Yang menarik, pembangunan tersebut tidak dimaksudkan menghapus jejak sejarah kawasan Enang-Enang. Jembatan lama yang menjadi simbol perjuangan masyarakat tetap direncanakan dipertahankan sebagai bagian dari memori kolektif Tanoh Gayo. Dengan demikian, pembangunan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga menjaga warisan sejarah yang telah menjadi identitas masyarakat.
Enang-Enang akhirnya menghadirkan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah bencana dapat menjadi ruang bertemunya solidaritas warga dan tanggung jawab negara. Gotong royong masyarakat menunjukkan bahwa modal sosial Aceh masih sangat kuat, sementara kehadiran pemerintah memastikan semangat tersebut berjalan dalam koridor keselamatan dan perencanaan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari cepatnya jalan kembali terbuka atau megahnya jembatan baru yang akan dibangun. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara pembangunan, keselamatan, dan penghormatan terhadap sejarah. Dari lekukan Enang-Enang, Indonesia belajar bahwa masa depan dapat dibangun tanpa harus menghapus jejak masa lalu.(*)
