Banda Aceh – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi momentum untuk menata ulang arah pembangunan Kota Banda Aceh — dari sekadar rutinitas tahunan menjadi gerakan perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Teuku Iqbal Djohan, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (11/11/2025).
Menurut Teuku Iqbal, APBK bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga wujud moralitas politik yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pendapatan perlu ditingkatkan melalui inovasi dan optimalisasi aset daerah, sementara belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan, dengan fokus pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur publik, dan pemberdayaan ekonomi warga,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga menilai pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, dengan menggali potensi ekonomi lokal secara kreatif serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat.
Dalam konteks pembangunan, Iqbal menegaskan bahwa setiap proyek harus mencerminkan kehadiran negara hingga ke tingkat gampong melalui jalan yang baik, drainase yang tertata, penerangan jalan yang memadai, serta ruang terbuka hijau yang terjaga. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan agar kota tetap asri dan berketahanan.
Selain itu, Fraksi NasDem menaruh perhatian besar pada peran generasi muda sebagai penggerak perubahan. Pemerintah Kota didorong membuka ruang lebih luas bagi anak muda untuk berkreasi dan berinovasi di bidang ekonomi kreatif, teknologi, dan sosial kemasyarakatan.
“Semangat Banda Aceh Kota Kolaborasi harus diwujudkan melalui sinergi lintas sektor — antara pemerintah, DPRK, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha. Kolaborasi bukan hanya slogan, tetapi cara kerja baru yang menempatkan semua pihak dalam peran setara dan saling mendukung,” ujar Teuku Iqbal.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa pembangunan Banda Aceh harus selalu berpijak pada nilai-nilai religius, budaya, dan kearifan lokal. “Kota ini harus tumbuh dalam keseimbangan antara kemajuan dan moralitas, antara modernitas dan spiritualitas. Dengan demikian, Banda Aceh akan menjadi kota yang maju secara ekonomi, berbudaya dalam perilaku, dan beriman dalam jiwa,” tutupnya. [*]
