Banda Aceh – Pemerintah resmi memasuki babak baru pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra. Setelah hampir delapan bulan menjalani masa tanggap darurat dan transisi, Aceh dijadwalkan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) mulai 1 Agustus 2026 dengan dukungan anggaran sebesar Rp58,9 triliun, terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang turut terdampak bencana.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, saat menjadi narasumber dalam podcast kolaborasi UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
“Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh mendapatkan alokasi hampir Rp59 triliun, di luar APBN reguler,” ujar Safrizal.
Kehadiran Safrizal di Kampus UIN Ar-Raniry disambut langsung oleh Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sebelum podcast dimulai, keduanya berbincang santai sambil menikmati kopi di Warung Kopi Rumoh Aceh, kawasan Kopelma Darussalam.
Meski baru tiba dari Jakarta, Safrizal langsung menghadiri kegiatan tanpa beristirahat. Ia mengaku sengaja memanfaatkan waktu seefektif mungkin karena proses pemulihan Aceh kini memasuki tahapan yang sangat menentukan.
Safrizal menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp100,166 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari total tersebut, Aceh memperoleh porsi terbesar, yakni Rp58,9 triliun atau lebih dari separuh keseluruhan anggaran.
Anggaran itu akan disalurkan secara bertahap, meliputi:
– Tahun 2026 sebesar Rp24,215 triliun;
– Tahun 2027 sebesar Rp20,219 triliun; dan
– Tahun 2028 sebesar Rp14,539 triliun.
Menurut Safrizal, pada tahun 2026 saja nilai belanja yang bergerak sejak masa tanggap darurat hingga akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp36 triliun, dan proses pelaksanaannya masih akan berlangsung dalam enam bulan ke depan.
Safrizal menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra sebagai bencana dengan cakupan wilayah terluas yang pernah ditangani pemerintah Indonesia.
Jika tsunami Aceh tahun 2004 tercatat sebagai bencana dengan jumlah korban jiwa terbesar, maka bencana hidrometeorologi 2025 memiliki kompleksitas penanganan yang jauh lebih besar karena melanda puluhan daerah secara bersamaan.
Di Aceh, bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong.
Kerusakan meliputi permukiman, lahan pertanian dan perkebunan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur jalan dan jembatan. Tercatat 2.108.582 kepala keluarga sempat terdampak pengungsian dan sekitar 37 ribu rumah mengalami kerusakan.
“Sungguh luas dan besar musibah itu,” ungkap Safrizal.
Safrizal mengenang dirinya langsung bertolak ke Aceh pada 29 November 2025, ketika jaringan komunikasi lumpuh akibat padamnya listrik dan akses informasi terputus.
Saat itu ia tengah bertugas menangani banjir bandang di Tapanuli Utara sebelum diterbangkan menggunakan pesawat kecil menuju Aceh.
Pengalaman menyaksikan langsung kondisi masyarakat terdampak, menurutnya, menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang kariernya sebagai birokrat.
Ia kemudian dipercaya memimpin Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan memilih menetap hampir sepenuhnya di Aceh guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai rencana.
Safrizal menegaskan keberhasilan masa tanggap darurat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat.
Selama masa transisi darurat, berbagai sektor menunjukkan perkembangan signifikan.
Di bidang infrastruktur nasional, seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi.
Sementara pada infrastruktur daerah, sebanyak 1.543 dari 1.638 ruas jalan atau 94,2 persen telah ditangani, serta 380 dari 655 jembatan daerah telah diperbaiki.
Di sektor pendidikan, 3.120 sekolah yang sebelumnya terdampak kini kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik di gedung asal, bangunan sementara, maupun lokasi relokasi.
Pada sektor kesehatan, 867 puskesmas telah kembali beroperasi. Dua puskesmas yang mengalami kerusakan berat dipindahkan ke bangunan modular, sementara puluhan fasilitas kesehatan lainnya masih menjalani rehabilitasi maupun proses relokasi.
Program pembangunan hunian sementara (huntara) juga hampir rampung.
Dari target 18.943 unit, sebanyak 18.861 unit atau sekitar 99 persen telah selesai dibangun, dan 18.784 unit telah ditempati masyarakat.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat dengan target keseluruhan 37.323 unit.
Hingga 22 Juli 2026, sebanyak 401 unit huntap telah selesai dibangun dan 1.832 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi oleh BNPB, Polri, Buddha Tzu Chi, serta berbagai mitra pembangunan.
Safrizal menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pemerintah, kata dia, mengusung prinsip Build Back Better, Safer and More Resilient, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman terhadap bencana, serta lebih tangguh menghadapi berbagai risiko di masa mendatang.
Menurutnya, keberhasilan fase rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara Build Back Better, Safer and More Resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua,” tutup Safrizal.(*)
