Aceh Barat — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib wartawan yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Aceh. Selain kehilangan harta benda, banyak jurnalis kini tidak dapat bekerja karena alat kerja utama seperti laptop dan kamera rusak terendam banjir.
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, S.Sos., S.H., M.H., menyampaikan bahwa banjir yang melanda sejumlah daerah, di antaranya Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bener Meriah, hingga Lhokseumawe, tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan profesi wartawan.
Menurut Hamdani, banyak jurnalis di wilayah terdampak kini kehilangan sumber penghidupan karena tidak lagi memiliki perangkat kerja yang memadai untuk menjalankan tugas jurnalistik.
“Pemerintah sering kali sangat terbantu oleh pemberitaan jurnalis saat bencana, baik untuk menyampaikan informasi maupun membangun citra. Namun ironisnya, ketika jurnalis itu sendiri menjadi korban, perhatian justru minim. Padahal, alat kerja seperti kamera dan laptop adalah nyawa bagi profesi wartawan,” tegas Hamdani, Rabu (21/1/2026).
Ia menilai terdapat ketimpangan perlakuan terhadap jurnalis yang berada di garis depan peliputan bencana. Menurutnya, wartawan kerap menjadi ujung tombak penyampaian informasi penderitaan masyarakat, namun tidak mendapatkan perlindungan yang layak ketika tertimpa musibah.
Dalam pernyataannya, YARA menyampaikan sejumlah poin desakan kepada pemerintah, antara lain:
1.Pendataan khusus terhadap wartawan yang terdampak banjir di seluruh wilayah Aceh.
Pemberian bantuan alat kerja, baik melalui skema kompensasi, perbaikan, maupun penggantian kamera dan laptop yang rusak.
2. Peningkatan kepedulian sosial, dengan menghapus stigma bahwa wartawan hanya sebatas alat publikasi, melainkan bagian dari masyarakat yang juga berhak mendapatkan perlindungan saat bencana.
YARA menegaskan, tanpa kehadiran jurnalis di lokasi bencana, informasi mengenai kondisi dan penderitaan masyarakat tidak akan tersampaikan secara luas kepada publik maupun para pengambil kebijakan.
“Oleh karena itu, sudah sepatutnya ada perhatian timbal balik yang adil dari pemerintah kepada para jurnalis yang selama ini berkontribusi besar dalam penyebaran informasi kebencanaan,” tutup Hamdani.(*)
