Banda Aceh — Universitas Syiah Kuala (USK) dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) resmi menjalin kerja sama strategis dalam upaya memperkuat keberlanjutan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat pascakonflik di Aceh.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan dan Kepala BRA Jamaluddin, S.H., M.Kn., di Balai Senat USK, Rabu (21/1/2026).
Penandatanganan MoU ini turut dihadiri perwakilan Program Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, serta akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kehadiran lintas perguruan tinggi tersebut menandai penguatan peran akademisi dalam mengawal proses transisi dan keberlanjutan perdamaian Aceh secara ilmiah dan terukur.
Dalam paparannya, Kepala BRA Jamaluddin menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Penyelesaian Konflik Aceh 2025–2035 yang dirancang untuk mewujudkan perdamaian yang damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.
“Peta jalan ini bertumpu pada empat pilar strategis, yakni reintegrasi ekonomi inklusif berbasis pasar, akselerasi reforma agraria dan keadilan retroaktif lahan, revitalisasi keadilan transisional serta pemulihan korban, dan penguatan arsitektur kelembagaan serta kohesi sosial,” ujar Jamaluddin.
Ia menegaskan, keterlibatan akademisi sangat penting dalam memvalidasi dan memperkuat program-program BRA melalui penyusunan naskah akademik yang komprehensif. Menurutnya, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan resmi bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melihat keberlanjutan perdamaian Aceh ke depan.
Rektor USK, Prof. Marwan, menyambut baik kepercayaan yang diberikan BRA kepada institusi akademik. Ia menilai kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen USK dalam memastikan kebijakan dan program reintegrasi pascakonflik berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Setelah hampir 20 tahun perdamaian, kita harus jujur bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu disempurnakan. Kerja sama ini adalah wujud komitmen USK untuk membantu menguatkan peran BRA dalam mewujudkan kesejahteraan mantan kombatan dan masyarakat korban konflik,” kata Prof. Marwan.
Ia juga mengusulkan agar program BRA ke depan dapat disinergikan dengan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) di wilayah-wilayah terdampak bencana alam di Aceh, mengingat banyak masyarakat korban konflik juga bermukim di kawasan rawan bencana.
Kerja sama BRA dan USK ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga menjawab isu keadilan transisional yang selama ini menjadi persoalan sensitif di Aceh. Dengan dukungan Magister Damai dan Resolusi Konflik USK serta keterlibatan UIN Ar-Raniry dan UTU, kajian perdamaian Aceh diharapkan dapat menjadi model resolusi konflik bagi daerah lain, baik nasional maupun global.
Penandatanganan MoU diakhiri dengan diskusi teknis mengenai penyusunan naskah akademik yang akan segera digarap bersama oleh tim ahli dari ketiga universitas dan tim perumus dari Badan Reintegrasi Aceh.(*)
