Banda Aceh — Tekanan terhadap Pemerintah Aceh kian menguat menyusul polemik aksi unjuk rasa terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sejumlah kalangan mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Desakan tersebut muncul di tengah berkembangnya dugaan adanya keterlibatan aktor politik dalam mobilisasi massa aksi yang berlangsung belakangan ini.
Ketua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal, menilai situasi ini tidak bisa dianggap sebagai dinamika biasa, melainkan harus disikapi secara serius demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.
“Kami mendesak Mualem untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Ketua DPR Aceh. Ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Haikal juga menyinggung adanya indikasi bahwa aksi tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara organik. Ia menyebut terdapat dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki posisi strategis dalam mendorong maupun memfasilitasi aksi.
“Kami melihat ada indikasi bahwa aksi ini tidak sepenuhnya murni. Ada dugaan keterlibatan pihak tertentu di lingkar kekuasaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa di tengah berkembangnya informasi di lapangan, muncul dugaan yang mengaitkan dukungan terhadap aksi dengan oknum pimpinan DPRA.
“Beredar dugaan di publik bahwa ada dukungan, bahkan kemungkinan keterlibatan dari oknum pimpinan DPR Aceh dalam menggerakkan massa. Ini tentu sangat serius dan tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Meski demikian, Haikal menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ini menjadi bola liar. Evaluasi hingga kemungkinan pergantian jabatan merupakan langkah yang wajar jika memang diperlukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar tidak mudah terseret dalam kepentingan politik praktis.
“Jangan sampai gerakan publik dimanfaatkan oleh aktor politik untuk kepentingan kekuasaan. Demokrasi harus dijaga tetap sehat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRA terkait desakan tersebut. [*]
