Banda Aceh — Aliansi Mahasiswa se-Aceh menilai terjadi miskomunikasi serius antara laporan pemerintah dan fakta penanganan bencana di lapangan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Aliansi Mahasiswa se-Aceh, Habibi, saat pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (13/1/2026).
Habibi menjelaskan, sejak 28 Desember 2025, Aliansi Mahasiswa Aceh bersama sejumlah LSM mendirikan posko bantuan di depan DPR Aceh. Langkah tersebut dilakukan karena minimnya data dan informasi terkait distribusi bantuan serta kondisi riil di wilayah terdampak bencana.
“Karena keterbatasan data, kami turun langsung ke lapangan. Dari situ kami menemukan banyak perbedaan antara laporan resmi dan kondisi yang sebenarnya,” ujar Habibi.
Ia menyebutkan, hingga 12 Januari 2026, Aliansi Mahasiswa Aceh berhasil menghimpun donasi lebih dari Rp200 juta, termasuk bantuan logistik berupa bahan pokok, pakaian, dan kebutuhan darurat lainnya. Bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah daerah terdampak.
Aliansi membagi wilayah kerja ke dalam tiga zona prioritas. Zona pertama meliputi Gayo Lues dan Bener Meriah, zona kedua Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Lhokseumawe, serta zona ketiga Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Para relawan bahkan berada di lapangan hingga 22 hari untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat.
Habibi mengapresiasi dukungan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah dan unsur swasta yang membantu transportasi dan distribusi logistik. Namun, ia menegaskan bahwa di lapangan masih banyak wilayah yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Kami menemukan desa-desa yang sama sekali belum menerima layanan kesehatan maupun bantuan logistik. Yang datang justru kelompok masyarakat dan relawan,” ungkapnya.
Salah satu contoh ditemukan di Sekerak, Aceh Tamiang, di mana akses terputus akibat jembatan ambruk dan longsor besar. Masyarakat setempat mengaku belum mendapat pelayanan pemerintah hingga relawan tiba di lokasi.
Di bidang kesehatan, Habibi menyebut ada desa yang tidak mendapatkan layanan medis selama lebih dari 32 hari. Ketika bantuan datang, layanan hanya berlangsung sekitar dua jam, sehingga tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan warga.
Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Mahasiswa Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan layanan mobil terpadu yang tidak hanya menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga administrasi kependudukan seperti KTP, KK, serta pendataan bantuan.
Mereka juga meminta kejelasan terkait ganti rugi lahan sawah dan tambak yang terdampak banjir, termasuk distribusi bibit pertanian dan perikanan sebagaimana pernyataan Kementerian Pertanian sebelumnya.
Selain itu, Aliansi mendesak pemerintah membangun portal open data bantuan bencana yang dapat diakses publik. Portal tersebut diharapkan menampilkan data distribusi bantuan secara real time hingga tingkat desa guna mencegah penumpukan logistik dan memperpendek rantai birokrasi.
“Keterbukaan data penting agar masyarakat, NGO, dan mahasiswa bisa memantau desa mana yang belum terakomodir,” tegas Habibi.
Aliansi Mahasiswa Aceh juga menyoroti pentingnya audit lingkungan di wilayah terdampak banjir, terutama di sekitar kawasan perusahaan dan aktivitas tambang ilegal. Mereka meminta pemerintah tegas menindak pihak yang terbukti merusak lingkungan.
“Kami tidak ingin banjir dan longsor ini terus berulang. Harus ada solusi jangka panjang, termasuk rehabilitasi DAS dan lereng rawan,” kata Habibi.
Menutup pernyataannya, Habibi mengaku kecewa karena minimnya komunikasi antara pemerintah dan relawan di lapangan. Meski demikian, ia berharap pemerintah Aceh dapat memperbaiki koordinasi dan mempercepat pemulihan agar tidak terjadi bencana susulan.(*)
