BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat hasil Reses III Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (8/10/2025).
Juru Bicara DPRK Banda Aceh, Aulia Rahman, menyampaikan bahwa selama masa reses yang berlangsung pada 15–20 September 2025, mayoritas aspirasi masyarakat berfokus pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor peternakan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Masyarakat di berbagai dapil mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan hewan ternak dan bibit lele untuk kelompok tani. Selain itu, kaum ibu juga berharap adanya bantuan peralatan memasak, mesin jahit, alat kue, hingga peralatan katering untuk membuka usaha kuliner,” ujar Aulia.
Selain bantuan modal usaha, warga juga meminta Pemko Banda Aceh menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pengembangan UMKM, pelatihan fotografi dan videografi, serta pelatihan membuat kue untuk mendukung penguatan ekonomi keluarga.
Para pelaku UMKM turut mengusulkan bantuan teratak untuk mempermudah aktivitas jualan mereka di berbagai lokasi.
Di bidang infrastruktur, masyarakat dari berbagai dapil meminta pembangunan jalan rabat beton di lingkungan pemukiman, pemasangan lampu penerangan jalan, pita kejut, serta cermin tikungan untuk meningkatkan keselamatan berkendara.
Selain itu, genangan air saat musim hujan juga menjadi keluhan umum. Karena itu, warga meminta Pemko memperbaiki dan membersihkan saluran drainase yang tersumbat oleh sedimen.
Di bidang perumahan, warga meminta pemerintah memperhatikan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, baik dalam bentuk pembangunan baru maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Sementara di bidang keagamaan, banyak warga mengusulkan bantuan rehabilitasi tempat ibadah dan balai pengajian, termasuk pembangunan bak penampungan air yang menjadi kendala dalam aktivitas ibadah.
Tak hanya soal ekonomi dan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Mereka berharap Pemko Banda Aceh melakukan langkah-langkah edukasi dan penanganan yang lebih masif melalui dinas terkait.
Aulia Rahman menegaskan, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, tuntutan, dan saran kepada pemerintah melalui para wakilnya di DPRK.
“Semua aspirasi ini kami tampung dan sampaikan kepada Pemko Banda Aceh melalui OPD terkait. Kami berharap hal-hal yang disuarakan masyarakat bisa menjadi perhatian serius dan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan program pembangunan ke depan,” ujarnya.(*)
