HeadlineParlementaria

Fraksi PA Soroti Soal PAD dan Angka Kemiskinan di Aceh Besar 

×

Fraksi PA Soroti Soal PAD dan Angka Kemiskinan di Aceh Besar 

Share this article
Ketua Fraksi PA Aceh Besar, Ridha Hidayatullah saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raqan Aceh Besar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar tahun 2023 dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRK Aceh Besar, Senin (1/7/2024). Foto: Humas/DPRK Banda Aceh.

Aceh Besar – Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Fraksi PA Aceh Besar, Ridha Hidayatullah mengatakan, kurangnya inovasi dan kreativitas menyebabkan PAD di kabupaten tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di bawah komando Pj Bupati Muhammad Iswanto.

Hal tersebut disampaikan Ridha saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raqan Aceh Besar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar tahun 2023 dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRK Aceh Besar, Senin (1/7/2024).

“Fraksi Partai Aceh meminta penjelasakan tentang hal ini agar Pemkab Aceh Besar mengevaluasi dinas terkait. Hasil evaluasi nantinya dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan PAD sesuai yang ditargetkan,” kata Ridha.

Fraksi PA juga menyoroti angka kemiskinan di Aceh Besar yang semakin meningkat, yakni 13,38 persen pada tahun 2023.

Oleh karena itu, Fraksi PA berharap agar Pemkab Aceh Besar harus bersinergi dan berkolaboari dengan berbagai pihak dalam menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran tersebut.

Fraksi PA menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar penurunan angka stunting yang menjadi program priotas nasional dapat tercapai.

Berikutnya terkait masalah pertanian yang menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Aceh Besar, khususnya di kecamatan Seulimuem yang memikiki area persawahan mencapai 900 Ha dengan status tadah hujan.

“Fraksi PA memandang bahwa perlunya dukungan pemerintah dalam hal ketersediaan waduk atau embung sebagai sumber air bagi petani,” ujar Ridha.

Masalah di bidang kelautan, Fraksi PA menilai perlunya dukungan dari pemerintah terhadap nelayan di Krueng Raya terkait dengan kedangkalan babah kuala yang menyulitkan akses keluar masuk perahu sehingga mempengaruhi perekonomian nelayan di wilayah pesisir.

“Fraksi PA juga berharap Pemkab Aceh Besat dapat mengkaji kembali kekeringan di Lhoknga dan segera mencari solusi guna menjamin ketersediaan air bagi masyarakat,” katanya.

Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PA juga mengapresiasi atas kinerja Pemkab Aceh Besar terkait dengan capaian realisasi APBK 2023 yang mencapai 98,8 persen. Atas hal ini, fraksi PA menaruh harapan agar prestasi tersebut tetap berlanjut, bahkan lebih meningkat pada tahun selanjutnya.

“Kemudian, terkait dengan anggaran SiLPA/SiKPA pada 2023 yang mencapai 7, 9 miliar, kami menilai anggaran SiLPA tersebut sangatlah besar bahkan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya 60,96 miliar. Fraksi PA memandang perlu untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait hal itu,” pungkasnya. [*]