*Soroti Perekrutan Tenaga Kontrak Tanpa Melalui Mekanisme
Aceh Besar – Fraksi PAN DPRK Aceh Besar meminta pemerintah setempat fokus dan segera menyelesaikan proses pembayaran baik utang hibah, belanja pegawai maupun utang dengan pihak ketiga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Besar, Yusran Yunus pada pandangan umum terhadap Raqan Aceh Besar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Besar tahun 2023 dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPRK Aceh Besar, Selasa (2/7/2024).
“Fraksi PAN berharap angka utang yang masih cukup tinggi sekitar 14 miliar lebih tersebut tidak diwariskan kepada pemerintah berikutnya,” kata Yusran.
Fraksi PAN juga menyoroti terkait temuan pengangkatan sejumlah tenaga kontrak di sejumlah instansi pemerintah Aceh Besar yang terkesan memaksakan.
Yusran menyebut bahwa pihaknya menemukan sejumlah nama tenaga kontrak baru yang muncul untuk mengisi posisi tenaga kontrak yang sebelumnya telah lulus PPPK tanpa melalui mekanisme perekrutan yang transparan serta tanpa mendahulukan tenaga bakti yang telah bertahun tahun mengabdi di instansi tersebut.
“Ini seperti yang kita temukan di RSUD Aceh Besar,” ungkap Yusran.
Fraksi PAN juga melihat sektor PAD seakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, padahal peningkatan PAD sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan di Aceh Besar.
Oleh karena itu, Fraksi PAN memandang pemerintah perlu juga melakukan evaluasi terkait kinerja OPD penghasil PAD, di mana sebagain OPD penghasil PAD tidak mampu mencapai target yang telah dibebankan, sehingga berdampak pada menurunnya target PAD tahun 2023.
Yusran juga menyoroti sektor pertanian yang menjadi salah satu andalan pendapatan dan penunjang ekonomi masyarakat di Aceh Besar masih jauh dari harapan untuk menuju ketahanan pangan.
Dalam 2 tahun ini, kata dia, para petani dihadapkan dengan sejumlah persoalan, mulai harus menghadapi musim kemarau panjang, kelangkaan pupuk, irigasi yang tidak memadai sampai sering mengalami gagal panen.
“Untuk itu kami belum melihat jelas arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan pertanian di Aceh Besar,” jelas Yusran.
Yusran juga menyampaikan bahwa Fraksi PAN meminta pemerintah untuk mencari solusi terkait kekeringan di Lhoknga. Pemerintah harus mampu mengambil langkah strategis jangka panjang, jangan hanya menyuplai air beberapa tangki saja.
“Krisis air bersih bisa saja melanda kecamatan lain di Aceh Besar. Fenomena kekeringan yang terjadi di Lhoknga, seyogyanya harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Aceh Besar,” kata Yusran Yunus.
Fraksi PAN meminta kepada Pj Bupati agar segera dapat menjalankan semua program atau proyek pembangunan yan telah disetujui bersama DPRK Aceh Besar, hampir semua dinas serapan anggaran masih sangat minim. Aceh Besar masih di bawah rata rata nasional, hal ini berdampak buruk pada daya beli masyarakat
“Fraksi PAN berharap ke depannya pemerintah agar bisa lebih maksimal, baik dalam proses perencanaan dan pelaksnaan program agar betul betul bermanfaat dan dinimkati oleh masyarakat Aceh Besar,” pungkasnya. [*]
