Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tuanku Muhammad, S.Pd.I menolak rencana pemerintah kota setempat yang akan melanjutkan proyek pembangunan IPAL di Gampong Pande.
“Memang kalau berbicara DPRK secara kelembagaan, mungkin belum ada sikap, tetapi secara pribadi saya bahwasanya wacana melanjutkan ini dapat mencederai kemuliaan bangsa Aceh sendiri,” ujar Tuanku, Kamis (18/03/2021).
Ia menjelaskan, pembangunan IPAL memang sudah direncanakan beberapa tahun lalu. Dalam perjalananya kemudian ditemukan nisan-nisan yang diyakini peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga pembangunan sempat dibatalkan.
“Apalagi dengan ditemukan itu menunjukkan bahwasanya kampung pande benar-benar menjadi kawasan sentral juga kawasan inti peradaban awal Aceh itu sendiri,” jelasnya.
Ia menuturkan, penolakan pembangunan IPAL bukan hanya disuarakan oleh warga Banda Aceh dan pemerhati sejarah, tetapi juga warga Aceh pada umumnya. Mereka bahkan tersebar di berbagai wilayah di Nusantara.
“Bahkan yang terbaru saya melihat bahwa persatuan Aceh-Solo pun sudah mengeluarkan rilis terkait penolakan akan adanya keinginan untuk melanjutkan kembali proyek IPAL yang sempat terhenti itu,” ujarnya.
Kata Tuanku, setelah melihat respon penolakan masyarakat dan berdasarkan hasil kajian-kajian dari sejarawan, mapesa, dan pihak lainnya, maka sudah sepatutnya Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menghentikan pembangunan proyek itu.
“Jadi, sebenarnya ini untuk menjaga beliau sendiri agar tidak ada hinaan-hinaan, tidak ada cercaan, artinya tidak ada residen buruk lah terhadap beliau,” tutur Tuanku.
Menurut Tuanku, tak setuju pembangunan IPAL dilanjutkan bukan berarti ia anti pembangunan. Tetapi, katanya, merawat sejarah merupakan hal yang paling penting dalam bangsa ini.
“Kita memahami, dengan Kota Banda Aceh yang semakin padat itu, IPAL penting. Tetapi, yang kita sayangkan adalah lokasi pembangunan IPAL yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya kawasan ini menjadi kawasan cagar budaya atau dibuat semacam yang tidak mengurangi kemuliaan daripada lokasi tersebut,” katanya.
“Proyek IPAL ini bukan lahir di masa Pak Amin. Tetapi yang penting kita pahami adalah lanjut atau berhenti itu juga berada di tangan Pak Amin, selaku pemangku kekuasaan saat ini,” tambah dia.
Meski ada pihak-pihak yang ingin pembangunan IPAL dilanjutkan, Tuanku berharap Wali Kota Banda Aceh bijaksana dalam menanggapinya. Aminullah harus lebih memilih untuk berada di pihak yang mengharapkan agar itu tidak dilanjutkan.
“Memang dengan merawat kawasan itu tidak memberi pemasukan, tetapi ada nilai lebih besar, nilai sejarah, nilai kebesaran Aceh Darussalam, yang tentunya dengan Pak Amin menjaga itu bukan menjaga beliau sendiri, tapi menjaga seluruh bangsa Aceh yang masih berada di berbagai belahan dunia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tuanku juga mengajak semua pihak di Kota Banda Aceh untuk belajar dari bangsa lain bagaimana mereka merawat sejarah, salah satunya adalah Belanda. Meski leluhurnya berada di negara lain, Belanda tetap merawatnya.
“Kita Harus juga belajar dari bangsa lain seperti Belanda yang jauh di sana, mereka kembali ke Aceh untuk memugar keluarganya di Kerkoft. Itu kan bukan Raja Belanda di situ, hanya satu dua orang yang jenderal, selebihnya warga-warga biasa, tetapi karena ingin memuliakan indatu mereka, mereka memugarnya,” ujarnya. [Parlementaria]
