BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta LPG tabung 3 kilogram bagi masyarakat. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta instansi vertikal.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta keterbatasan pasokan LPG tabung 3 kilogram di beberapa daerah. Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, pelayanan yang optimal, dan penyaluran yang tepat sasaran.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. Pengawasan penyaluran juga akan diperkuat guna mencegah penyalahgunaan subsidi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG tabung 3 kilogram kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh. Bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait, Pemerintah Aceh juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram agar tepat sasaran.
Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi proses pengisian BBM, memastikan kecukupan stok pada seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga juga diminta meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser atau nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, mengurangi antrean kendaraan, serta memastikan antrean tidak meluas hingga mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai bahan evaluasi serta dasar pengambilan kebijakan.
Pemerintah Aceh turut mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta mendukung terwujudnya distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.(*)
