BANDA ACEH — Anggota DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur, menilai polemik terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak boleh digiring menjadi ruang saling menyalahkan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Menurut Rafur, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara objektif dan menyeluruh, termasuk memahami bahwa setiap kebijakan strategis pemerintah daerah tidak mungkin diputuskan secara sepihak oleh aparatur di bawah pimpinan gubernur.
“Saya menilai polemik ini jangan sampai sengaja digiring sehingga masyarakat hanya fokus pada isu JKA dan melupakan persoalan lain yang lebih substansial,” ujar Abdul Rafur di Banda Aceh, Rabu (6/5/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berkembang di ruang publik, terutama yang cenderung menyerang individu tertentu tanpa memahami proses pengambilan kebijakan di pemerintahan.
Menurutnya, tidak logis apabila Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh mengambil keputusan strategis terkait anggaran tanpa persetujuan pimpinan daerah.
“Tidak mungkin Sekda berani mengotak-atik anggaran tanpa persetujuan atasan. Dalam hal ini tentu saja gubernur. Sekda itu bekerja di bawah pimpinan, jadi jangan sampai masyarakat salah sasaran,” tegasnya.
Rafur menilai, berkembangnya tudingan dan spekulasi yang tidak disertai penjelasan utuh justru dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat dan memperkeruh situasi.
Karena itu, ia mengimbau seluruh pihak agar tidak saling menyudutkan maupun membangun opini yang berpotensi memecah belah masyarakat Aceh.
“Masyarakat jangan mau diadu domba. Jangan hanya menyerang satu pihak tanpa melihat persoalan secara utuh,” katanya.
Politisi tersebut juga menegaskan bahwa polemik terkait JKA harus disikapi secara terbuka dan transparan agar publik memperoleh informasi yang jelas mengenai arah kebijakan pemerintah.
Menurut Rafur, apabila memang terdapat perubahan atau penyesuaian anggaran dalam pelaksanaan program JKA, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan serta dasar kebijakan yang diambil.
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kalau ada kebijakan pemotongan atau perubahan anggaran, jelaskan ke publik. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rafur berharap polemik yang berkembang saat ini tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat maupun stabilitas pemerintahan daerah.
Ia juga meminta seluruh elemen, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, untuk menjaga suasana tetap kondusif serta mengedepankan dialog dan komunikasi yang sehat dalam menyikapi persoalan publik.
“Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik dan persoalan ini diselesaikan secara bijak serta transparan,” pungkasnya.(*)
