BANDA ACEH — Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin langsung kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan Terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Meuligoe Tribata Polda Aceh, Selasa (31/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, S.I.K., para pejabat utama Polda Aceh, panitia dan pengawas internal maupun eksternal, ribuan peserta seleksi, serta orang tua atau wali calon siswa.
Pelaksanaan pakta integritas dan pengambilan sumpah ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses rekrutmen Polri berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), sekaligus memperkuat komitmen integritas seluruh pihak yang terlibat.
Pada tahun ini, jumlah peserta penerimaan terpadu anggota Polri di Polda Aceh yang meliputi jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama mencapai 2.590 orang.
Dalam arahannya, Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi harus dijalankan secara objektif dan bebas dari segala bentuk intervensi.
“Saya minta kepada panitia untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk intervensi. Coret mereka yang mencoba meminta bantuan atau melakukan titip-menitip. Proses ini harus bersih dan adil,” tegas Marzuki.
Ia juga mengingatkan para peserta dan orang tua bahwa proses penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya alias gratis. Kapolda menegaskan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
“Dari dulu hingga saat ini, penerimaan Polri gratis. Jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan bayaran,” ujarnya.
Kapolda menjelaskan, seluruh hasil penilaian seleksi tersimpan secara terpusat dan diawasi secara ketat oleh sistem nasional, sehingga tidak ada celah untuk manipulasi.
“Semua nilai tersimpan di Jakarta dan ditentukan secara objektif oleh sistem. Jika tidak lulus, lakukan introspeksi diri, bukan menyalahkan panitia,” katanya.
Untuk menjamin transparansi, Polda Aceh juga menyiapkan sistem pengawasan berlapis, termasuk pembentukan Tim Penjamin Mutu serta penyediaan desk informasi dan layanan pengaduan bagi peserta maupun orang tua.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses seleksi.
Kapolda juga menegaskan bahwa Polri membutuhkan calon anggota yang tidak hanya sehat jasmani dan rohani, tetapi juga memiliki kualitas pendidikan yang baik serta integritas tinggi.
“Kami mencari anggota Polri yang berkualitas dan berintegritas, bukan hasil titipan,” tegasnya kembali.
Ia bahkan memperingatkan secara tegas, apabila ditemukan adanya upaya dari orang tua atau pihak lain yang mencoba melakukan intervensi melalui pesan pribadi, termasuk melalui WhatsApp kepada Kapolda, pejabat utama, maupun panitia, maka peserta yang bersangkutan akan langsung didiskualifikasi.
Dalam sesi dialog, sejumlah pertanyaan juga disampaikan oleh peserta dan orang tua. Salah satunya terkait penilaian tambahan bagi peserta yang memiliki kemampuan hafalan Al-Qur’an (tahfiz) 30 juz.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda menjelaskan bahwa kemampuan tahfiz menjadi nilai tambah sesuai kebijakan yang berlaku, sebagai bagian dari penilaian kualitas calon anggota.
Selain itu, pertanyaan terkait pelaksanaan rekrutmen proaktif (rekpro) yang tahun ini hanya dilakukan di satu kecamatan juga mendapat penjelasan. Kapolda menyebutkan kebijakan tersebut merupakan keputusan dari tingkat pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Melalui kegiatan ini, Kapolda Aceh berharap seluruh rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan personel Polri yang profesional dan berintegritas.
Ia juga mengajak seluruh peserta dan orang tua untuk bersama-sama menjaga kejujuran dan integritas selama proses seleksi berlangsung.
“Keberhasilan rekrutmen ini bukan hanya tanggung jawab panitia, tetapi juga seluruh peserta dan orang tua. Mari kita jaga bersama agar proses ini tetap bersih dan bermartabat,” pungkasnya.(*)
