BANDA ACEH – Sejumlah ruas jalan berstatus kewenangan Pemerintah Aceh di Kota Banda Aceh dilaporkan mengalami kerusakan berupa lubang di berbagai titik. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat hujan maupun pada malam hari ketika jarak pandang terbatas.
Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh segera melakukan perbaikan dan tidak menunggu hingga jatuh korban akibat kecelakaan lalu lintas.
“Ini bukan persoalan sepele. Jalan berlubang bisa menyebabkan pengendara terjatuh, apalagi bagi pengguna sepeda motor. Jangan tunggu ada korban baru dilakukan perbaikan,” kata Ismawardi kepada wartawan, Jumat (26/2/2026).
Beberapa ruas jalan yang disorot antara lain Jalan T Nyak Arief menuju kawasan Darussalam, Jalan T P Nyak Makam, serta Jalan T Iskandar. Di ruas-ruas tersebut, lubang jalan terlihat di sejumlah titik dengan kedalaman yang bervariasi. Sebagian lubang bahkan tergenang air saat hujan, sehingga sulit terlihat oleh pengendara.
Menurut Ismawardi, meskipun ruas-ruas tersebut berada di wilayah administrasi Kota Banda Aceh, statusnya merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Dengan demikian, tanggung jawab perawatan dan perbaikan berada di bawah Dinas PUPR Aceh.
Ia menilai kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Terlebih, ruas tersebut merupakan jalur padat kendaraan yang setiap hari dilintasi mahasiswa, pelajar, aparatur sipil negara, hingga masyarakat umum yang beraktivitas di kawasan pendidikan dan perkantoran.
“Kawasan Darussalam itu pusat aktivitas pendidikan. Lalu lintasnya padat dari pagi hingga malam. Kalau jalan berlubang dibiarkan, risikonya sangat besar,” ujarnya.
Ismawardi juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan tersebut. Warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum kerusakan semakin meluas dan membahayakan pengguna jalan.
Ia meminta agar langkah cepat dapat dilakukan, minimal dengan penambalan sementara sebagai solusi darurat sembari menunggu perbaikan permanen melalui program pemeliharaan rutin atau peningkatan jalan.
Selain itu, Ismawardi mendorong Dinas PUPR Aceh melakukan pemetaan ulang terhadap titik-titik kerusakan di seluruh ruas jalan provinsi dalam wilayah Banda Aceh. Menurutnya, penanganan yang bersifat parsial dan reaktif hanya akan membuat masalah berulang.
“Harus ada pendataan menyeluruh. Jangan hanya memperbaiki satu dua titik setelah viral atau ada laporan. Lakukan pengecekan rutin dan perbaikan terencana,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur jalan yang layak, kata dia, merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus cerminan kualitas pelayanan publik.
Ismawardi berharap Dinas PUPR Aceh segera merespons keluhan tersebut dengan langkah konkret di lapangan. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam memastikan kondisi jalan tetap aman dan layak pakai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Pemerintah harus hadir sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.(*)
