DaerahHeadline

Forum PRB Aceh Desak Gubernur Tetapkan Status Darurat Bencana Provinsi

×

Forum PRB Aceh Desak Gubernur Tetapkan Status Darurat Bencana Provinsi

Share this article
Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh. Foto: (Dokumen Forum PRB Aceh).

Banda Aceh – Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Tingkat Provinsi, menyusul banjir besar yang kini meluas dan berdampak signifikan di berbagai wilayah.

Dalam dua hari terakhir, banjir dilaporkan telah menerjang 11 kabupaten/kota dan memengaruhi sedikitnya 102 kecamatan, menjadikannya salah satu kejadian hidrometeorologi terbesar tahun ini di Aceh.

Ketua Forum PRB Aceh, Muhammad Hasan, mengatakan bahwa kondisi yang terjadi sudah memenuhi indikator penetapan status darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016.

“Dampak banjir sudah lintas kabupaten/kota. Situasi ini membutuhkan koordinasi provinsi, mobilisasi logistik, dan langkah cepat yang hanya bisa dilakukan melalui penetapan status darurat,” ujar Hasan, Rabu (26/11/2025).

Forum PRB Aceh menilai penetapan status darurat provinsi menjadi langkah penting agar pemerintah dapat menggerakkan sumber daya secara lebih luas dan cepat, termasuk dalam evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan layanan publik.

Dalam rekomendasinya, Forum PRB Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk segera:

1. Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat tingkat provinsi.

2. Memobilisasi logistik dan sumber daya ke seluruh daerah terdampak banjir.

3. Mempercepat pemulihan layanan dasar dan penanganan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

4. Menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara maksimal untuk mendukung operasi kemanusiaan.

Hasan menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana tingkat provinsi tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyangkut kecepatan dan efektivitas perlindungan terhadap masyarakat.

“Ini soal keselamatan warga. Penanganan harus terkoordinasi, terencana, dan mempunyai dasar hukum yang jelas agar semua sumber daya dapat dikerahkan,” tegasnya.

Hasan Bangka berharap Pemerintah Aceh segera mengambil langkah strategis sebelum kondisi di lapangan semakin memburuk akibat intensitas hujan yang diprediksi masih tinggi.(*)