Banda Aceh — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, turun langsung menemui mahasiswa yang menggelar aksi di halaman depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi respons cepat pemerintah atas protes terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Aksi yang digelar oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Aceh itu menyoroti sejumlah kekhawatiran, khususnya terkait implementasi kebijakan JKA terbaru, akses layanan kesehatan, serta potensi kendala administratif di lapangan.
Tak berselang lama setelah orasi disampaikan, M. Nasir bersama jajaran pejabat Pemerintah Aceh, termasuk asisten dan juru bicara pemerintah, turun langsung berdialog dengan massa. Dalam kesempatan tersebut, Sekda memberikan penjelasan komprehensif sekaligus meredam kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami meminta masyarakat memberi waktu kepada pemerintah untuk menjalankan Pergub ini. Sebuah kebijakan perlu melalui proses implementasi terlebih dahulu sebelum dapat dievaluasi secara menyeluruh,” ujar M. Nasir di hadapan peserta aksi.
Dalam keterangannya kepada awak media, M. Nasir mengungkapkan bahwa Pergub JKA tersebut baru berjalan selama empat hari sejak diberlakukan. Meski masih dalam tahap awal, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi di berbagai fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.
“Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit masih melayani pasien seperti biasa. Tidak ditemukan kendala signifikan dalam penerimaan pasien,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa selama ini masyarakat Aceh telah memperoleh layanan kesehatan melalui berbagai skema, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), hingga jalur mandiri. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan tersebut tanpa mengurangi hak masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
“Yang paling penting, tidak akan ada masyarakat miskin yang ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Meski demikian, M. Nasir mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih terus dilakukan. Validitas data, menurutnya, menjadi kunci utama dalam memastikan program JKA tepat sasaran dan berjalan efektif.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa diharapkan menjadi ruang komunikasi konstruktif dalam menyikapi kebijakan publik, khususnya di sektor kesehatan.(*)
