Banda Aceh – Lonjakan harga emas yang melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak langsung pada tradisi pernikahan di Aceh, terutama terkait besaran mahar yang lazim menggunakan emas. Kondisi ini menjadi perhatian serius sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) karena dinilai semakin memberatkan generasi muda yang ingin menikah.
Anggota DPRA dari Fraksi Partai Nasdem, Martini, mengungkapkan bahwa banyak rencana pernikahan di Aceh tertunda akibat harga emas yang kian tidak terjangkau. Ia mendorong Pemerintah Aceh untuk mempertimbangkan program subsidi mahar sebagai langkah konkret membantu calon pengantin yang kesulitan memenuhi tuntutan adat.
“Sudah banyak anak muda yang menunda pernikahan karena tidak mampu membeli mahar emas. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Subsidi mahar bisa menjadi solusi agar tradisi tetap berjalan tanpa membebani,” kata Martini dalam rapat paripurna DPRA beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa persoalan mahar yang berbasis emas sangat terkait dengan fluktuasi harga emas dunia. Karena itu, menurutnya, intervensi langsung dari pemerintah daerah memiliki batasan.
“Masalah mahar ini erat kaitannya dengan harga emas global, sehingga pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya melakukan intervensi langsung,” ujar Nasir.
Meski demikian, Nasir mengimbau masyarakat agar tidak membebani calon pengantin dengan permintaan mahar yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen mencari solusi realistis yang menghormati budaya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami akan mengkaji berbagai opsi yang memungkinkan agar tradisi pernikahan tetap berjalan normal tanpa memberatkan, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini,” tambahnya.
Pemerintah Aceh direncanakan segera melakukan pembahasan lebih lanjut terkait kebijakan mahar untuk memastikan tradisi tetap lestari sekaligus meringankan beban calon pengantin di seluruh daerah.(*)
