BANDA ACEH – Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh mencatat sebanyak 649 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh telah selesai dibangun hingga 5 September 2026.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari total kebutuhan hunian tetap di Aceh yang mencapai 34.777 unit. Selain yang telah rampung, sebanyak 1.785 unit huntap lainnya masih dalam proses pembangunan di sejumlah kabupaten.
Kaposkowil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan pembangunan huntap tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang rumahnya terdampak atau rusak akibat bencana.
Menurut Safrizal, berdasarkan data rekapitulasi pembangunan huntap yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 5 September 2026, 649 unit yang telah selesai dibangun tersebar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Timur, dan Pidie Jaya.
“Dari 649 unit yang sudah rampung, terbanyak ada di Aceh Utara dengan 351 unit. Selebihnya tersebar di beberapa daerah lainnya,” ujar Safrizal, Senin (7/9/2026).
Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan capaian pembangunan huntap selesai paling tinggi. Dari total 649 unit yang telah rampung di Aceh, sebanyak 351 unit berada di Aceh Utara.
Pembangunan tersebut berasal dari beberapa sumber pendanaan maupun pelaksana. Rinciannya, sebanyak 104 unit dibangun oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), kemudian 240 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, serta 7 unit melalui BNPB.
Capaian tersebut menunjukkan keterlibatan berbagai pihak dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Utara.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Tamiang menempati posisi berikutnya dengan 263 unit huntap yang telah selesai dibangun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, sedangkan 63 unit lainnya melalui BNPB.
Kabupaten Bireuen tercatat telah menyelesaikan 26 unit huntap yang dibangun melalui BNPB. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Timur menyelesaikan 4 unit melalui BNPB, sementara Kabupaten Pidie Jaya telah menyelesaikan 5 unit melalui pendanaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Dengan demikian, total 649 unit huntap yang telah selesai tersebut berasal dari sejumlah sumber pendanaan dan pelaksana.
Jika dirinci berdasarkan sumbernya, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dengan menyelesaikan 440 unit. Kemudian Kemenko Polkam sebanyak 104 unit, BNPB sebanyak 100 unit, dan Kadin sebanyak 5 unit.
Selain 649 unit yang telah selesai, pembangunan huntap di Aceh masih terus berjalan. Berdasarkan data per 5 September 2026, terdapat 1.785 unit huntap yang masih dalam proses pembangunan.
Pembangunan yang sedang berjalan tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang sebanyak 1.019 unit, Bireuen 416 unit, Aceh Utara 284 unit, dan Aceh Timur sebanyak 66 unit.
Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah huntap dalam proses pembangunan paling besar. Dari 1.019 unit yang sedang dikerjakan, pembangunannya melibatkan tiga sumber atau pihak.
Rinciannya, 419 unit melalui BNPB, 300 unit oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan 300 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Besarnya jumlah pembangunan yang masih berjalan di Aceh Tamiang sejalan dengan tingginya kebutuhan huntap di daerah tersebut.
Dari sisi kebutuhan total, Aceh Tamiang menjadi kabupaten dengan kebutuhan huntap paling besar di Aceh. Berdasarkan data Satgas PRR, kebutuhan huntap di daerah tersebut mencapai 18.113 unit.
Selanjutnya, Kabupaten Aceh Utara membutuhkan 5.540 unit, Kabupaten Gayo Lues 3.454 unit, Kabupaten Aceh Timur 2.389 unit, dan Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1.930 unit.
Besarnya kebutuhan tersebut menggambarkan skala pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dilakukan pemerintah bersama seluruh pihak terkait.
Jika dibandingkan dengan kebutuhan total 34.777 unit, capaian 649 unit yang telah selesai menunjukkan pembangunan huntap masih membutuhkan percepatan dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah dan Satgas PRR tidak hanya menghadapi pekerjaan pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan proses penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kesiapan hunian agar dapat segera ditempati masyarakat terdampak.
Pembangunan huntap di Aceh melibatkan berbagai sumber pendanaan dan lembaga. Selain BNPB dan Kementerian PKP, pembangunan juga melibatkan Polri, Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kemenko Polkam, serta Caritas.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga negara, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kebutuhan hunian.
Namun demikian, data per 5 September 2026 juga menunjukkan masih terdapat sejumlah daerah yang belum tercatat memiliki huntap selesai maupun dalam proses pembangunan.
Sebanyak 11 kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Pidie, Lhokseumawe, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam, belum tercatat memiliki unit huntap yang selesai maupun sedang dalam proses pembangunan berdasarkan data tersebut.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat kebutuhan huntap di Aceh tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi dan tingkat kerusakan yang berbeda.
Safrizal menegaskan Satgas PRR Aceh bersama seluruh mitra akan terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, hunian tetap bukan sekadar pembangunan fisik rumah, tetapi merupakan bagian penting dari proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah mengalami bencana.
“Satgas PRR bersama seluruh mitra terus berupaya mempercepat pembangunan hunian tetap agar masyarakat terdampak segera memiliki rumah layak huni,” kata Safrizal.
Ia menyebutkan, capaian 649 unit huntap yang telah rampung merupakan hasil kerja bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Meski demikian, angka tersebut masih harus ditingkatkan mengingat kebutuhan huntap secara keseluruhan masih mencapai puluhan ribu unit.
“Angka 649 unit yang sudah rampung adalah bukti kerja bersama, namun kita masih menghadapi kebutuhan besar yang harus dituntaskan,” ujarnya.
Satgas PRR, kata Safrizal, akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga kemanusiaan, dan seluruh mitra pembangunan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai target dan dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
Percepatan pembangunan huntap diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi bagi masyarakat terdampak untuk kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.
Dengan kebutuhan mencapai 34.777 unit, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian di Aceh masih menjadi agenda besar yang membutuhkan dukungan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak. [*]
