BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan pembangunan. Salah satu arah strategis yang didorong adalah menjadikan Banda Aceh sebagai living laboratory kebencanaan atau laboratorium hidup untuk pembelajaran dan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana.
Hal tersebut menjadi bagian dari fokus penguatan kebencanaan untuk periode 2027–2030, seiring dengan pentingnya membangun kota yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan cuaca ekstrem.
Bunda Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, berharap penguatan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, masyarakat, serta mitra internasional.
Menurutnya, upaya membangun ketangguhan terhadap bencana tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika bencana terjadi. Diperlukan perencanaan yang matang, kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Pengembangan konsep living laboratory di Banda Aceh diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama untuk menguji, mengembangkan, dan menerapkan berbagai pendekatan yang lebih efektif dalam menghadapi risiko bencana.
Melalui pendekatan tersebut, pengalaman kebencanaan yang dimiliki Banda Aceh dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi pengembangan kebijakan, inovasi, dan strategi mitigasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Empat Fokus Penguatan Kebencanaan
Untuk periode 2027–2030, terdapat sejumlah fokus penguatan yang menjadi perhatian, mulai dari pengembangan infrastruktur evakuasi hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Pertama, pengembangan infrastruktur evakuasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur ini menjadi elemen penting dalam mendukung proses penyelamatan warga ketika terjadi bencana, terutama saat masyarakat harus bergerak menuju lokasi yang lebih aman dalam waktu terbatas.
Kedua, penguatan kelembagaan kebencanaan agar koordinasi dan pembagian peran antarpihak dapat berjalan lebih efektif. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap langkah mitigasi maupun penanganan darurat dapat dilakukan secara terarah.
Ketiga, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam proses perencanaan. Data, hasil penelitian, serta kajian risiko bencana perlu menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengembangan kawasan perkotaan dan penyediaan sarana pendukung keselamatan masyarakat.
Keempat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas warga. Masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai potensi ancaman di lingkungannya, jalur evakuasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Keempat fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Banda Aceh dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus memastikan bahwa upaya pengurangan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
Banda Aceh sebagai Ruang Pembelajaran Kebencanaan
Konsep living laboratory menjadi salah satu pendekatan yang dapat mempertemukan kebutuhan penanganan kebencanaan di lapangan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.
Dalam penerapannya, Banda Aceh dapat menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, komunitas, dan mitra internasional untuk mengembangkan solusi berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Kolaborasi tersebut juga membuka peluang bagi hasil penelitian dan kajian akademik untuk diterapkan secara langsung dalam perencanaan pembangunan maupun program pengurangan risiko bencana.
Dengan demikian, pengembangan kebijakan kebencanaan tidak hanya bertumpu pada pengalaman masa lalu, tetapi juga didukung oleh data, penelitian, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan.
Pendekatan ini penting bagi Banda Aceh yang memiliki pengalaman menghadapi bencana besar. Pengalaman tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat budaya sadar bencana, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mendorong lahirnya inovasi yang mampu menjawab tantangan kebencanaan di masa mendatang.
Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi dan peneliti diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah dalam menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar berbagai strategi yang dikembangkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi keselamatan warga.
U-DARE 4.0 Perkuat Pertukaran Pengetahuan
Dalam konteks tersebut, Illiza berharap forum U-DARE 4.0 dapat menjadi wadah untuk memperkuat pertukaran pengetahuan, memperluas jejaring kerja sama, serta mendorong lahirnya gagasan baru dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.
Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan pembelajaran yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dan penerapan berbagai pendekatan dalam pengurangan risiko bencana.
Menurut Illiza, tantangan kebencanaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan keahlian dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pertukaran pengetahuan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan daerah untuk mengantisipasi ancaman dan melindungi masyarakat.
“Kita dapat saling belajar dan bekerja bersama untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Muksin, S.Si., M.Si., M.Phil.; Wakil Rektor III USK, Prof. Dr. Rina Suryani Oktari, yang mewakili Rektor USK; serta perwakilan Geo USK, Ria Ervilita.
Hadir pula Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FASTANA, Ibnu Rusydy, S.Si., M.Sc., yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Geologi, serta Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Calon Lulusan, Tri Prastiwi Prasetyo Ningsih, S.E., M.Si.
Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Ela Meilianda.
Melalui forum ini, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat diharapkan semakin mendorong terwujudnya sistem pengurangan risiko bencana yang lebih adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Dengan arah penguatan periode 2027–2030, Banda Aceh diharapkan tidak hanya semakin siap menghadapi potensi bencana, tetapi juga mampu menjadi ruang pembelajaran bagi pengembangan strategi ketangguhan yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah lain. (*)
PARIWARA.
