BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh terus mempercepat pemulihan pascabencana di berbagai sektor strategis. Berdasarkan data harian Posko Wilayah per 16 Oktober 2026, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi telah mencapai 100 persen, pembangunan hunian sementara (huntara) mendekati rampung, serta tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda darurat.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, kementerian dan lembaga, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan pascabencana.
“Alhamdulillah, berbagai indikator utama pemulihan terus menunjukkan perkembangan positif. Layanan dasar masyarakat telah pulih, pengungsi di tenda sudah nihil, dan berbagai program rehabilitasi maupun rekonstruksi terus berjalan. Ini merupakan hasil sinergi seluruh pihak untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” kata Safrizal, Senin (19/10/2026).
Pada sektor layanan dasar dan utilitas publik, pemulihan jaringan kelistrikan di seluruh wilayah terdampak telah mencapai 100 persen dan beroperasi normal.
Distribusi energi juga kembali berfungsi sepenuhnya. Sebanyak 156 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), serta 131 agen LPG dilaporkan aktif melayani kebutuhan masyarakat.
Pemulihan juga tercapai pada sektor telekomunikasi. Perbaikan terhadap 3.815 Base Transceiver Station (BTS) yang terdampak bencana telah selesai 100 persen. Dengan demikian, jaringan komunikasi dan akses informasi masyarakat dapat kembali beroperasi secara normal.
Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi masih terus dipercepat melalui pembangunan sumur bor dan fasilitas sanitasi di wilayah terdampak.
Dari target 1.434 unit sumur bor, sebanyak 920 unit telah selesai dibangun, sedangkan 514 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pembangunan tersebut melibatkan sejumlah instansi. TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan 259 unit dari target 345 unit, Kementerian Pekerjaan Umum 132 unit dari target 211 unit, BNPB 119 unit dari target 296 unit, Polri 260 unit dari target 260 unit, serta Satgas PRR sebanyak 150 unit dari target 322 unit.
Untuk fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal, sebanyak 54 unit telah selesai dibangun dari target 72 unit.
Adapun operasi pembersihan lumpur dan material longsor di berbagai wilayah terdampak telah mencapai 100 persen dari total 650 lokasi sasaran.
Pada sektor perumahan, pembangunan huntara di Aceh telah mencapai progres sekitar 99 persen. Dari total rencana 18.949 unit, sebanyak 18.916 unit telah selesai dibangun dan siap dimanfaatkan masyarakat terdampak.
Selain penyediaan tempat tinggal sementara, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) juga telah rampung 100 persen. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 18.422 kepala keluarga penerima manfaat.
Seiring dengan perkembangan pembangunan hunian dan penanganan pengungsi, jumlah warga yang masih bertahan di tenda darurat tercatat nihil atau nol kepala keluarga.
Capaian ini menjadi salah satu indikator penting dalam proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana, meskipun penyelesaian berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung.
Di sektor infrastruktur, pembangunan jembatan perintis dan jembatan gantung terus dilakukan untuk membuka akses ke wilayah terdampak serta mendukung mobilitas masyarakat.
Berdasarkan data operasional Kodam Iskandar Muda, pembangunan sejumlah jembatan di berbagai kabupaten dan gampong masih berlangsung. Salah satunya jembatan di Desa Sikundo yang telah mencapai progres fisik antara 41 hingga 50 persen.
Sementara itu, Satgas Jembatan Polri telah menyelesaikan pembangunan 21 jembatan perintis yang tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Selain jembatan yang telah rampung, satu jembatan lainnya masih dalam pengerjaan di Desa Samarena, Kabupaten Bener Meriah, dengan progres mencapai 60 persen.
Pembangunan infrastruktur penghubung tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung distribusi kebutuhan pokok, serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada sektor pendidikan, sebanyak 3.120 sekolah terdampak bencana tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik dengan memanfaatkan ruang kelas darurat maupun fasilitas sekolah asal.
Data Posko Wilayah menunjukkan tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan pembelajaran menggunakan tenda terbuka.
Untuk mendukung keberlangsungan pendidikan, pemerintah telah mendistribusikan 292.319 paket perlengkapan sekolah (school kit), 198.294 unit mebel, serta 1.361.981 eksemplar buku teks dan nonteks. Berbagai perlengkapan pendukung lainnya juga disalurkan guna membantu sekolah dan peserta didik melanjutkan kegiatan belajar.
Pemulihan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, terutama melalui normalisasi sungai dan muara untuk mendukung pemulihan kawasan terdampak.
Dari total 31 sungai yang menjadi sasaran normalisasi, sebanyak 10 sungai telah selesai ditangani, sedangkan 21 sungai lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Adapun normalisasi muara telah diselesaikan pada dua dari total 23 muara sasaran. Sebanyak 21 muara lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Safrizal menegaskan, Satgas PRR Aceh akan terus mengawal pelaksanaan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pekerjaan yang masih berlangsung, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Fokus kami saat ini adalah menuntaskan seluruh pekerjaan yang masih berproses, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap intervensi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya aktivitas sosial, ekonomi, dan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Safrizal.(*)
