Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh menjadikan penguatan kemandirian ekonomi dayah sebagai salah satu program prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam di Aceh. Melalui berbagai program pemberdayaan, pemerintah ingin mendorong dayah agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah dalam menjalankan aktivitas pendidikan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, mengatakan pengembangan ekonomi dayah menjadi bagian penting dari visi dan misi Pemerintah Aceh dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang lebih maju, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, dayah memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai sektor usaha yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi lembaga.
“Ke depan kita ingin dayah-dayah yang ada di Aceh bisa lebih mandiri. Mereka bisa menjalankan proses pembelajaran dan memberikan insentif kepada guru, sehingga tidak terus bergantung kepada pemerintah,” kata Muhsin.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Dayah Aceh, saat ini terdapat sebanyak 1.827 dayah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Ribuan dayah tersebut menjadi pusat pendidikan keagamaan yang berperan penting dalam mencetak generasi berakhlak mulia sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman di Aceh.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada dayah yang benar-benar dinilai telah mandiri secara ekonomi. Sebagian besar operasional dayah masih bergantung pada bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, maupun dukungan para dermawan.
Karena itu, Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan mulai menyusun berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan sesuai dengan potensi masing-masing dayah. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang dapat menopang kebutuhan operasional lembaga secara berkelanjutan.
“Setelah beberapa tahun program ini berjalan, kita ingin melihat dari 1.827 dayah tersebut berapa yang sudah mampu mandiri,” ujarnya.
Muhsin mengatakan setiap dayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun usaha produktif lainnya yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha. Potensi tersebut akan dipetakan agar program pemberdayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing dayah.
Menurutnya, keberhasilan program kemandirian ekonomi tidak hanya akan memperkuat keberlangsungan lembaga pendidikan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Dengan adanya sumber pendapatan sendiri, dayah diharapkan mampu memberikan insentif yang lebih baik kepada para guru serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.
Untuk mewujudkan program tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPR Aceh. Pemerintah berharap program pemberdayaan ekonomi dayah mendapat dukungan dalam pengalokasian anggaran sehingga dapat dijalankan secara bertahap dan berkesinambungan.
Selain itu, pihaknya juga akan menjajaki kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif agar berbagai program pengembangan ekonomi kreatif yang selama ini banyak diterapkan pada pelaku usaha umum juga dapat menyasar lingkungan dayah.
“Selama ini program ekonomi kreatif banyak dilakukan di luar pesantren. Kita akan mencoba melakukan audiensi agar program tersebut juga bisa masuk ke dayah,” katanya.
Di samping fokus pada pemberdayaan ekonomi, Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga memprioritaskan pembenahan sistem pendataan melalui aplikasi e-Datuda. Aplikasi tersebut akan menjadi basis data terpadu yang memuat berbagai informasi mengenai kondisi dayah di Aceh, mulai dari jumlah santri, tenaga pendidik, fasilitas, hingga data kelembagaan.
Muhsin menilai data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Dengan data yang lengkap dan selalu diperbarui, program bantuan maupun pembinaan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing dayah.
Program prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru dayah. Menurut Muhsin, peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menjadi pembimbing karakter, pengawas, dan pendamping bagi para santri dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, peningkatan kapasitas guru akan terus dilakukan melalui berbagai pelatihan, baik dalam bidang metodologi pembelajaran, pembinaan karakter, pengawasan santri, maupun pencegahan berbagai persoalan yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan.
“Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memiliki peran dalam membina santri. Karena itu kualitas dan kapasitas guru juga menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dayah, Pemerintah Aceh juga memiliki lima dayah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Kelima dayah tersebut akan dikembangkan sebagai pilot project atau percontohan dalam penerapan tata kelola pendidikan yang lebih baik, termasuk pengembangan program ekonomi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan manajemen kelembagaan.
Muhsin berharap keberhasilan lima dayah tersebut nantinya dapat menjadi model yang bisa direplikasi oleh dayah lain di seluruh Aceh sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing.
Melalui berbagai program prioritas tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh optimistis kualitas dan kemandirian dayah di Aceh akan terus meningkat. Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta komitmen pengelola dayah, lembaga pendidikan Islam di Aceh diharapkan tidak hanya unggul dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak, tetapi juga mampu berdiri kokoh secara ekonomi sehingga keberlangsungan pendidikan dapat terjaga untuk jangka panjang.(*)
PARIWARA.
