Banda Aceh – Upaya pemulihan ratusan dayah yang terdampak banjir besar di Aceh terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh kini mulai merealisasikan pembangunan kembali sejumlah fasilitas pendidikan keagamaan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Namun, dari total ratusan dayah yang terdampak, hingga saat ini baru sekitar 10 persen yang memasuki tahap awal proses perbaikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, mengatakan pemerintah telah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kondisi dayah pascabanjir. Berdasarkan hasil verifikasi, tercatat sebanyak 532 dayah di berbagai kabupaten dan kota di Aceh mengalami dampak banjir dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda.
Kerusakan tersebut meliputi bangunan ruang belajar, asrama santri, balai pengajian, dapur umum, tempat wudu, hingga fasilitas pendukung lainnya. Sebagian mengalami kerusakan ringan yang hanya membutuhkan rehabilitasi sederhana, namun tidak sedikit pula yang mengalami kerusakan sedang hingga berat sehingga memerlukan pembangunan kembali.
“Yang paling banyak terdampak berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Seluruh data dayah yang mengalami kerusakan sudah kita usulkan untuk mendapatkan penanganan sesuai tingkat kerusakannya,” kata Muhsin, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami bahwa keberadaan dayah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Aceh. Selain menjadi tempat menimba ilmu agama, dayah juga menjadi tempat tinggal ribuan santri yang berasal dari berbagai daerah. Karena itu, percepatan pemulihan menjadi salah satu prioritas pemerintah pascabencana.
Muhsin menjelaskan, proses rehabilitasi mulai berjalan pada tahun 2026 melalui dukungan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Meski demikian, keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh dayah yang terdampak.
“Untuk saat ini masih tahap awal pembangunan. Rata-rata progresnya baru sekitar 10 persen karena memang baru dimulai. Kita berharap pekerjaan ini terus berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan jumlah santri yang terdampak. Dayah yang mengalami kerusakan paling berat menjadi prioritas utama untuk mendapatkan penanganan lebih dahulu.
Pemerintah Aceh juga telah menyusun rencana pemulihan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Muhsin menyebutkan, rehabilitasi seluruh dayah yang terdampak ditargetkan dapat diselesaikan pada periode 2027 hingga 2029.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pemerintah juga terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Usulan rehabilitasi telah disampaikan kepada Kementerian Agama agar proses pemulihan dapat dipercepat dan menjangkau seluruh dayah yang mengalami kerusakan.
“Tidak semua dayah yang terdampak bisa kita perbaiki sekaligus. Karena itu kita lakukan secara bertahap. Target kita pada 2027 sampai 2029 seluruhnya sudah dapat ditangani,” katanya.
Di tengah proses rehabilitasi tersebut, aktivitas belajar mengajar para santri tetap diupayakan berjalan. Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah berkoordinasi dengan pimpinan dayah di berbagai daerah agar para santri dapat melanjutkan pendidikan mereka di dayah lain yang tidak terdampak banjir.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pendidikan tidak terhenti meskipun bangunan dayah asal mereka belum dapat digunakan. Menurut Muhsin, hingga kini para santri masih berada di lokasi penampungan sementara tersebut karena proses pembangunan kembali dayah masih berlangsung.
“Hingga sekarang belum ada santri yang kembali ke dayah masing-masing karena rehabilitasi masih berjalan. Kita berharap setelah pembangunan selesai mereka dapat kembali belajar dengan nyaman,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah Aceh juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar para santri. Berbagai bantuan perlengkapan belajar dan kebutuhan ibadah telah disalurkan kepada santri yang terdampak banjir.
Bantuan tersebut meliputi mukena, kain sarung, sajadah, peci, pakaian, serta berbagai perlengkapan penunjang lainnya yang hilang atau rusak akibat banjir. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para santri dan keluarga mereka dalam melanjutkan aktivitas belajar.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan kitab-kitab pelajaran yang menjadi kebutuhan utama dalam proses pendidikan di dayah. Banyak kitab milik santri dan lembaga pendidikan yang hanyut maupun rusak akibat terendam banjir sehingga tidak lagi dapat digunakan.
“Kitab-kitab mereka banyak yang hilang saat bencana. Insya Allah tahun ini juga kita akan membantu penyediaan kitab-kitab untuk mereka belajar. Itu menjadi kebutuhan penting agar proses pendidikan tetap berjalan dengan baik,” kata Muhsin.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan maupun masyarakat, dapat mempercepat pemulihan dayah-dayah yang terdampak. Menurutnya, keberlangsungan pendidikan di dayah merupakan investasi penting dalam mencetak generasi muda Aceh yang berakhlak dan berilmu.
Dengan proses rehabilitasi yang terus berjalan, Pemerintah Aceh optimistis seluruh dayah yang mengalami kerusakan akibat banjir dapat kembali berfungsi secara normal dalam beberapa tahun mendatang. Meski membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh santri dapat kembali belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan layak sehingga kualitas pendidikan dayah di Aceh tetap terjaga pascabencana.(*)
