Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi sawah yang dikoordinasikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menilai upaya yang dilakukan Distanbun Aceh telah menunjukkan hasil positif. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, yang menyebut pemulihan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah dimulainya kembali gerakan tanam padi di lahan yang telah selesai dipulihkan. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh meresmikan Gerakan Tanam Padi Perdana Pascabencana Hidrometeorologi di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada 5 Juli 2026.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, pada 24 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian RI, Dr. Dede Sulaiman, mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Gerakan tanam juga telah dilakukan di Aceh Utara yang dihadiri langsung Menteri Pertanian serta di sejumlah kabupaten lainnya.
Menurut Nurlis, capaian tersebut turut berdampak pada meningkatnya dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Jika pada tahap pertama Pemerintah Aceh memperoleh bantuan senilai Rp380 miliar, maka pada tahap kedua nilainya meningkat menjadi Rp515 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, melaporkan bencana hidrometeorologi mengakibatkan 57.485 hektare sawah terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare dinyatakan hilang.
Hingga saat ini, program optimasi lahan dan rehabilitasi telah berjalan atau sedang dilaksanakan pada lahan seluas sekitar 40.852 hektare, mencakup sawah dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat. Sementara sekitar 16.633 hektare yang terdiri atas lahan rusak berat dan sawah hilang masih memerlukan penanganan lanjutan.
Nurlis menjelaskan rehabilitasi sawah dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Distanbun Aceh, serta dinas pertanian kabupaten/kota di wilayah terdampak.
Karena itu, Gubernur Mualem menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran atas dukungan yang diberikan kepada Aceh. Apresiasi juga disampaikan kepada Plt Kepala Distanbun Aceh beserta seluruh jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus bekerja maksimal mempercepat pemulihan sektor pertanian.
“Gubernur menginstruksikan Plt Kepala Distanbun Aceh untuk terus bekerja keras demi meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya mereka yang terdampak bencana,” kata Nurlis.
Selain itu, Mualem juga meminta Distanbun Aceh memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kemendagri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan agar seluruh program berjalan sesuai target.
Gubernur berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan kondisi lahan pertanian, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.
Berdasarkan data Distanbun Aceh, untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan dialokasikan anggaran sebesar Rp155,66 miliar melalui program optimasi lahan seluas 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota. Hingga kini, pekerjaan fisik telah berkontrak pada 22.126 hektare atau sekitar 56 persen dari target.
Untuk sawah rusak sedang, dialokasikan anggaran Rp186,04 miliar yang mencakup rehabilitasi lahan seluas 13.781 hektare di 11 kabupaten. Progres rehabilitasi yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen.
Di sektor irigasi, Pemerintah Aceh membangun 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar. Sebanyak 456 unit telah selesai dibangun dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian administrasi.
Pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,01 miliar telah mencapai progres sekitar 50 persen. Sementara pembangunan 45 unit bangunan konservasi dengan anggaran Rp5,4 miliar mencatat realisasi keuangan sekitar 36 persen.
Adapun pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar telah mencapai sekitar 78 persen atau sekitar 235 unit selesai dibangun. Selain itu, pembangunan 106 unit Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran Rp11,66 miliar juga terus berjalan dengan realisasi keuangan sekitar 31 persen.
Secara keseluruhan, realisasi keuangan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana hidrometeorologi di Aceh telah mencapai 48,48 persen per 21 Juli 2026.(*)
