Sigli – Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menegaskan bahwa keseriusan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam memulai pemulihan pascabencana akan menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan yang lebih besar.
Hal tersebut disampaikan Safrizal saat menerima paparan sejumlah persoalan pascabencana dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Sigli, Jumat sore.
Pertemuan itu dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah, Kepala Dinas PUPR Pidie Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu.
Dalam kesempatan tersebut, Hasballah melaporkan bahwa sebanyak 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara masuk kategori rusak berat akibat bencana. Lahan pertanian yang berada di belakang Kantor Camat Mutiara itu terancam beralih fungsi apabila tidak segera direhabilitasi.
Menurutnya, Pemkab Pidie telah mengalokasikan dana transisi sebesar Rp500 juta untuk penanganan awal. Namun, anggaran tersebut hanya mampu merehabilitasi sekitar lima hektare lahan karena tingginya biaya pemulihan.
“Ketebalan material yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” ujar Hasballah.
Ia menambahkan, para pemilik lahan masih berharap sawah tersebut dapat kembali produktif. Sebelum terdampak bencana, kawasan itu merupakan lahan pertanian dengan indeks pertanaman (IP) tiga kali setahun.
Selain sawah rusak berat, terdapat 120 hektare sawah rusak sedang yang telah memiliki Studi Investigasi Desain (SID) dari Universitas Malikussaleh, sementara 287 hektare sawah rusak ringan telah dibersihkan dan bahkan berhasil panen dua kali sejak proses pemulihan dilakukan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pidie Muntahar menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki 10 unit alat berat yang siap digunakan untuk mendukung rehabilitasi lahan terdampak bencana. Armada tersebut terdiri atas empat excavator, satu grader, satu bulldozer, serta sejumlah truk dan trado.
Menanggapi laporan tersebut, Safrizal memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memulihkan 95 hektare sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan.
Ia menyarankan agar Pemkab Pidie segera memulai rehabilitasi menggunakan dana yang tersedia dan memaksimalkan alat berat milik daerah sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” kata Safrizal.
Ia juga meminta Bupati Pidie segera mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra.
Dalam pertemuan yang sama, Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin bantuan era BRR NAD-Nias tersebut kini dinilai sudah sangat tua dan membutuhkan penggantian.
Wahyu menjelaskan, saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada November 2025, Kabupaten Pidie berperan sebagai lokasi transit relawan sekaligus pemasok air bersih bagi sejumlah daerah terdampak. Karena itu, PDAM membutuhkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan nilai sekitar Rp700 juta serta tambahan sekitar 1.000 unit meteran pelanggan.
Menanggapi usulan tersebut, Safrizal menyarankan agar pengadaan meteran dilakukan melalui kas internal PDAM, mengingat luasnya cakupan kebutuhan rehabilitasi di tiga provinsi terdampak bencana.
Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton bahan kimia pengolahan air jenis polyaluminium chloride (PAC) generasi baru kepada delapan PDAM di Aceh.
Karena bahan tersebut belum pernah digunakan sebelumnya, Safrizal memerintahkan tim Satgas untuk segera menyelenggarakan pelatihan teknis bagi operator PDAM.
“Tolong segera buatkan pelatihan agar PAC ini bisa langsung dipergunakan,” tegasnya.(*)
