Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengimbau seluruh pihak—baik lembaga, organisasi, perusahaan, maupun komunitas masyarakat—untuk melaporkan bantuan bencana secara terpusat ke Posko Tanggap Darurat di Kantor Gubernur Aceh. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya penumpukan bantuan di satu lokasi dan memastikan distribusi ke daerah terdampak berjalan lebih merata.
Juru Bicara Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, dalam konferensi pers di Media Center, Kamis (4/12/2025), mengatakan bahwa hingga kini masih ditemukan ketidakseimbangan distribusi bantuan.
“Cukup dilaporkan saja bahwa mereka punya bantuan A, B, C, termasuk jika ada tenaga medis atau relawan. Karena kami menemukan ada daerah yang bantuannya menumpuk, sementara ada yang belum terjangkau,” ujar Murthalamuddin.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pelaporan tidak dimaksudkan untuk mempersulit atau menambah birokrasi, melainkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih distribusi di lapangan.
“Nanti pihak posko dapat memberi saran sasarannya ke mana dan kebutuhannya apa. Tidak ada izin-izin khusus. Lapor saja, agar tim di posko bisa menyampaikan ke daerah terkait,” tegasnya.
Selain pelaporan bantuan, Murthalamuddin mengimbau para relawan yang ingin turun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang berlokasi di lantai 3 Kantor Gubernur Aceh. Forum ini memiliki data lengkap terkait wilayah yang sudah menerima bantuan maupun yang masih kekurangan.
Dengan koordinasi ini, relawan dapat diarahkan sesuai kebutuhan riil di lapangan, sehingga bantuan seperti makanan, obat-obatan, pakaian layak, hingga layanan medis dapat tepat sasaran.
Murthalamuddin menyebutkan bahwa hingga hari ini penyaluran bantuan di banyak wilayah masih terkendala parah akibat rusaknya akses jalan. Ia menepis anggapan keterlambatan disebabkan kurangnya respons petugas.
“Bencana kali ini berbeda. Banyak jalan putus, jembatan rusak, dan longsor menutup akses. Ada pula ruas jalan yang tertimbun lumpur setinggi lebih dari satu meter. Bagian atas tampak keras, tapi di bawahnya masih lembek sehingga kendaraan mudah terjeblos,” jelasnya.
Pada sejumlah titik, bantuan terpaksa dikirim menggunakan metode rantai manusia, sementara sebagian relawan dan tim SAR harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai desa yang masih terisolasi.
Selain akses darat, pemulihan komunikasi juga menjadi tantangan besar. Meski Kementerian Komunikasi dan Digital RI menargetkan 70 persen jaringan kembali pulih pekan ini, proses tersebut masih terkendala ketersediaan listrik.
“Starlink yang sudah dikirim tetap membutuhkan suplai daya. Jika baterainya habis, tidak ada listrik, atau genset tanpa BBM, perangkat otomatis mati. Sejumlah BTS pun terendam dan rusak,” ungkap Murthalamuddin.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat mengikuti arahan posko agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat guna.(*)
