PIDIE JAYA – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pidie Jaya, Ikhsan, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengalihkan sisa anggaran proyek infrastruktur tahun 2025 yang belum terserap guna mempercepat penanganan bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Ikhsan mengatakan, pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan untuk melakukan pergeseran anggaran mengingat kondisi darurat bencana yang saat ini tengah terjadi.
“Pemerintah sudah dapat mengambil kebijakan untuk mengalihkan anggaran yang belum terpakai supaya digeser untuk penanganan dampak bencana banjir,” ujar Ikhsan, Kamis (4/12/2025).
Ia menilai, proyek-proyek infrastruktur yang belum tuntas hingga menjelang akhir tahun lebih baik ditunda, sementara anggarannya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir.
“Gunakan anggaran proyek-proyek yang belum dicairkan agar dapat terpakai untuk penanganan bencana, seperti kebutuhan logistik dan dukungan lainnya,” tegasnya.
Dampak Banjir Disebut Lebih Kompleks dari Tsunami 2004
Dalam pandangannya, Ikhsan menyebut dampak bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan bencana tsunami 2004.
“Bencana tsunami terbantu oleh bantuan luar negeri dan akses laut serta udara tersedia. Jalan Medan–Banda Aceh juga masih bisa dilalui truk bantuan,” jelasnya.
Sementara banjir kali ini memutus total jalur transportasi di banyak titik, menghambat suplai logistik, sembako, dan distribusi barang penting lainnya.
“Skalanya lebih besar, bukan hanya untuk korban di lokasi terdampak tapi juga bagi seluruh masyarakat karena akses suplai terputus. Dampak jangka panjangnya bisa lebih besar,” pungkasnya.(*)
