Banda Aceh – Wacana penarikan Kapal Aceh Hebat 1 dari rute pelayaran Sinabang–Penang menuai kritik keras dari Anggota DPR Aceh (DPRA) Komisi I, Ir. Iskandar. Ia menilai kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap konektivitas, distribusi logistik, hingga perekonomian masyarakat di Kabupaten Simeulue.
Iskandar menegaskan bahwa rencana tersebut berpotensi mempersempit jalur transportasi laut Simeulue, yang saat ini sangat bergantung pada kapal tersebut untuk mobilitas manusia, barang, dan terutama pasokan kebutuhan pokok (sembako). Menurutnya, jika rute dikurangi hingga hanya satu kali pelayaran per bulan, maka distribusi logistik akan terhambat dan berpotensi menimbulkan inflasi tinggi.
“Kalau jalur transportasi terhenti, otomatis harga-harga naik. Program MPG yang sedang berjalan juga ikut terhambat. Program Presiden Prabowo bisa tidak berjalan di Simeulue. Ini berbahaya,” tegas Iskandar.
Ia mencontohkan harga telur yang pernah melonjak drastis akibat gangguan distribusi. “Pedagang membeli telur dari Rp5.000 bisa jadi Rp20.000. Itu baru karena cuaca. Apalagi kalau rute kapal diperkecil,” ujarnya.
Iskandar juga menyoroti ketidaksesuaian kapal Aceh Hebat 1 untuk rute jarak jauh. Dengan kecepatan rata-rata 10 knot, perjalanan Sinabang–Penang dapat memakan waktu hingga 22 jam dalam kondisi cuaca baik, dan bisa lebih lama saat cuaca buruk.
“Siapa yang mau naik kapal 22 jam? Dengan pesawat AirAsia, hanya 30 menit sudah sampai,” katanya.
Selain itu, ia meragukan klaim bahwa kapal tersebut dapat mengangkut komoditas perikanan hidup seperti lobster. Ia menegaskan bahwa lobster hidup hanya bertahan maksimal 15 jam, sehingga mustahil bisa tiba di Penang dalam kondisi segar.
Iskandar menyebutkan bahwa hingga kini pemerintah Malaysia juga belum memberikan izin pelayaran untuk rute tersebut, sehingga kebijakan ini dinilai terlalu dipaksakan.
Ia meminta Pemerintah Aceh segera mengkaji ulang rencana penarikan kapal dan mencari alternatif kapal lain yang lebih sesuai, bukan justru mengurangi pelayanan bagi masyarakat Simeulue.
“Cari kapal baru, jangan melukai hati masyarakat Simeulue. Mereka sudah memberi kepercayaan besar kepada pemimpin. Jadwal kapal justru perlu ditambah, bukan dikurangi,” tegasnya.
Menurut Iskandar, pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan seperti Simeulue harus menjadi prioritas. Ia mengungkap bahwa dalam proses penyusunan RPJM, ia telah mengusulkan penyelesaian sejumlah proyek strategis seperti jalan lingkar, irigasi Sigulai, dan pembangunan jembatan di beberapa kecamatan.
Ia juga mengingatkan bahwa rute Calang–Sinabang yang dijadwalkan dua kali seminggu pun masih sering terjadi antrean panjang. Karena itu, mengurangi layanan transportasi sama saja memperburuk kondisi yang sudah ada.
Iskandar turut mendorong pemanfaatan kapal kargo seperti kapal tol laut atau kapal barang lainnya yang banyak tersedia di sejumlah wilayah, ketimbang memaksakan kapal yang tidak sesuai spesifikasi.
“Pertama, kebijakan ini harus dikaji ulang. Kedua, cari alternatif kapal yang tepat. Jangan memaksakan kapal hadiah untuk rute yang tidak sesuai. Banyak kapal yang bisa diberdayakan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat dan memastikan bahwa layanan transportasi di Simeulue tidak berkurang, melainkan semakin diperkuat.(*)
