Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima secara resmi dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 dari pihak eksekutif dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 4 Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (10/11/2025).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, dan disaksikan oleh Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II Dr Musriadi, serta segenap anggota dewan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Irwansyah menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan APBK merupakan tahapan penting dalam mengarahkan kebijakan publik dan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa APBK bukan sekadar dokumen angka-angka, melainkan cerminan komitmen politik dan moral pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“APBK harus berimbang, benar, dan wajar, serta disusun berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pengurangan kesenjangan sosial,” ujar Irwansyah.
Ia menambahkan, rancangan APBK 2026 perlu selaras dengan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 agar arah pembangunan tetap berkesinambungan. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan ruang kreatif bagi anak muda melalui kegiatan inovatif dan festival yang terencana secara rutin.
“Event-event tersebut bukan hanya sarana ekspresi dan pengembangan ekonomi kreatif, tapi juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat promosi produk UMKM warga,” katanya.
Irwansyah turut menyoroti pentingnya diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan potensi baru seperti budidaya lobster di kawasan Ulee Lheu, kebun melon dan anggur, serta ternak lele dan ayam. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Ia juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi warga. “Program MBG bisa menjadi sumber perputaran ekonomi lokal jika bahan bakunya disuplai oleh warga gampong. Begitu juga dengan koperasi, yang harus diperkuat untuk mengonsolidasikan usaha kecil agar lebih mandiri dan berdaya saing,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Di akhir sambutannya, Irwansyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan sosial Banda Aceh.
“Kerja keras, langkah konkret, dan strategi komprehensif menjadi kunci dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, religius, dan sejahtera,” tutupnya.(*)
