Banda Aceh – Mentari pagi menembus lembut dedaunan di halaman Kantor Wali Kota Banda Aceh, Senin, 30 Juni 2025. Di tengah barisan rapi para ASN, anggota Forkopimda, dan jajaran kepolisian, berdiri Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, yang pagi itu memimpin Apel Gabungan. Namun apel kali ini bukan sekadar rutinitas birokrasi—ada pesan penting yang ingin disampaikan: keselamatan di jalan raya.
Apel gabungan itu mengusung tema “Kesadaran Berlalu Lintas sebagai Bentuk Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Budaya Tertib dan Aman di Jalan Raya.” Sebuah tema yang terasa relevan, mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Banda Aceh dalam enam bulan terakhir.
Suasana sempat hening ketika Afdhal memaparkan data memilukan dari Satlantas Polresta: 234 kasus kecelakaan terjadi sejak Januari hingga 24 Juni 2025. Sebanyak 22 jiwa melayang, sebagian besar adalah anak-anak muda usia produktif antara 14 hingga 29 tahun. Tak kurang dari 377 orang mengalami luka ringan, dan kerugian material pun menyentuh angka Rp133,5 juta.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita,” ujar Afdhal dengan suara lantang, namun sarat keprihatinan.
Sebagai simbol kampanye, satu per satu perwakilan Forkopimda menerima helm dari jajaran Satlantas. Helm bukan sekadar perlengkapan, tapi perisai keselamatan yang seringkali diabaikan oleh para pengendara muda.
Afdhal menegaskan, kampanye keselamatan tak boleh berhenti di spanduk atau baliho. “Harus ada edukasi yang masif dan konsisten, terutama kepada pelajar dan mahasiswa. Mereka adalah kelompok paling rentan, sekaligus paling bisa kita bentuk dengan kesadaran baru,” tegasnya.
Tak hanya soal lalu lintas, Afdhal juga menyelipkan pesan penting terkait gaji ke-13 bagi ASN yang telah cair. Di hadapan ratusan peserta apel, ia mengajak untuk mengelola dana tersebut dengan bijak.
“Gunakanlah untuk pendidikan anak-anak. Kita punya tanggung jawab moral memastikan generasi penerus mendapat bekal terbaik,” katanya. Suatu pesan yang mencerminkan perhatian pada masa depan, bukan sekadar pada kesejahteraan saat ini.
Di ujung amanatnya, Afdhal tak lupa menyalakan semangat pelayanan publik. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan integritas, kecepatan, dan transparansi. “Kepuasan masyarakat adalah tolok ukur kita. Jangan hanya puas dengan menjalankan program, tapi pastikan program itu benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” serunya.
Pagi itu, apel bukan hanya rangkaian formalitas. Di halaman yang biasanya jadi tempat rutinitas administrasi, terdengar gema pesan perubahan: agar Banda Aceh tak hanya menjadi kota yang indah dan teratur, tapi juga aman, sadar, dan manusiawi.(*)
