Oleh: Dr. Muhammad Syarif, S.Pd.I, MA
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah melewati semua tahapan, kecuali penetapan suara yang sedang dalam proses perhitungan oleh KPU/KIP. Walaupun hasil akhir baru akan diumumkan secara real count, informasi cepat melalui quick count sudah banyak beredar, dan kita sudah mengetahui siapa yang terpilih sebagai kepala daerah di masing-masing wilayah. Proses ini, dengan segala dinamika yang terjadi, menjadi momen penting dalam sistem demokrasi kita.
Pilkada bukan hanya sekedar pemilihan pemimpin, namun juga perwujudan dari prinsip dasar demokrasi: rakyat memilih untuk menentukan masa depan daerahnya. Semua pihak penyelenggara, peserta, serta masyarakat sudah menjalankan peranannya dengan baik, meski tidak bisa dipungkiri ada berbagai tantangan yang masih muncul pasca pemilihan.
Namun, setelah hasil pilkada diumumkan, kita harus merenungkan lebih jauh tentang makna sesungguhnya dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi mengajarkan kita untuk menerima hasil kontestasi dengan lapang dada, menjaga persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Pilkada bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab besar bagi kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji-janji kampanyenya dan membawa perubahan nyata.
Sayangnya, meskipun pilkada seringkali diwarnai dengan harapan besar, kenyataan pasca-pemilihan terkadang berbeda. Janji-janji yang disampaikan dalam kampanye seringkali hanya menjadi retorika tanpa realisasi yang konkret. Hal ini menciptakan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa janji perubahan tersebut tidak pernah terwujud dalam kebijakan pembangunan yang diambil.
Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah ketimpangan pembangunan yang tidak kunjung teratasi. Banyak daerah masih mengalami kesenjangan yang besar antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dalam hal infrastruktur, ekonomi, maupun pendidikan. Ini adalah persoalan yang harus segera diselesaikan oleh kepala daerah terpilih. Mengabaikan janji-janji kampanye atau gagal dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat hanya akan memperburuk ketidakadilan tersebut.
Oleh karena itu, sangat penting bagi kepala daerah terpilih untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang mereka rancang benar-benar memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Perencanaan pembangunan yang komprehensif, didukung oleh data yang akurat, adalah langkah pertama yang krusial untuk mencapai keberhasilan. Pembangunan tidak bisa diserahkan hanya pada sektor tertentu saja, melainkan harus disusun secara holistik dan integratif, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Penting juga untuk dicatat bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus disertai dengan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efisien, tujuan pembangunan hanya akan tetap menjadi mimpi.
Di sinilah pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala daerah terpilih. Mereka tidak hanya bertugas membuat undang-undang dan mengesahkan anggaran, tetapi juga harus menjadi mitra dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan harapan masyarakat.
Akhirnya, kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 harus menjadikan pembangunan daerah sebagai prioritas utama. Mereka harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang ada dan mempercepat kemajuan di semua sektor. Tanggung jawab ini bukan hanya sebatas memenuhi janji kampanye, tetapi juga untuk mewujudkan harapan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata demi kemajuan bersama.
Semoga, Pilkada 2024 ini membawa angin segar bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kepala daerah terpilih harus mengingat bahwa mereka adalah wakil rakyat, yang diberi amanah untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan di daerahnya. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan komitmen pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga (*)
Dr. Muhammad Syarif, S.Pd.I, MA Merupakan Dosen FAI Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh.
