Aceh Besar – Pemerintah Aceh Besar terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi atau imunisasi untuk mencegah diri dari penyakit, baik itu terhadap anak-anak maupun orang dewasa.
Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, Rina Karmila menyatakan bahwa imunisasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit seperti hepatitis B, tuberkulosis, polio, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, campak, rubella dan lainnya.
Dijelaskannya, fungsi dari vaksinasi itu sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak agar mereka tidak mudah terinfeksi virus atau bakteri. Sehingga dengan imunisasi maka anak-anak bisa terhindar dari berbagai jenis penyakit tersebut.
“Kalau anak tidak imunisasi, daya tahan tubuhnya tidak kuat, sehingga dia akan mudah terinfeksi dengan penyakit tadi. Imunisasi untuk mencegahnya,” tuturnya.
Pemerintah Aceh Besar memberikan dukungan penuh dalam pencapaian imunisasi. Tetapi sejauh ini, mereka masih terkendala dengan stigma masyarakat yang masih negatif terhadap vaksinasi.
“Itu susah apalagi pasca COVID-19, kan kita pernah mendengar pasca COVID-19 banyak stigma yang memberikan dampak bagi capaian rendah kita sekarang. Hoax tentang vaksin COVID-19 berdampak pada vaksinasi sekarang,” imbuh Rina.
Sebagai informasi, imunisasi adalah pemberian vaksin untuk melindungi tubuh atau membuat tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Serta dapat memberikan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat sehingga merangsang terbentuknya zat antibodi.
Pemberian vaksin akan melindungi tubuh anak terhadap infeksi sejumlah penyakit menular di masa mendatang. Tidak hanya menghindarkan anak dari serangan penyakit serius, vaksinasi anak juga bisa melindungi masyarakat yang lebih luas.
Hal itu karena imunisasi membantu meminimalkan terjadinya penyebaran penyakit. Di Indonesia, imunisasi rutin lengkap terdiri dari dua jenis, yaitu imunisasi dasar dan lanjutan.
Hoax di Medsos Hambat Capaian Imunisasi di Aceh Besar
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa untuk capaian Imunisasi dasar lengkap (IDL) 2023 di Aceh Besar sangat rendah yakni 22,8 persen dari target yang dikejar 100 persen.
Rendahnya tingkat imunisasi itu karena memang masyarakat belum memahami secara utuh tentang manfaat vaksin, dan terpengaruh hoax tentang isu negatif vaksinasi, terutama di media sosial.
Rina menyampaikan, pihaknya secara terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi. Namun, masyarakat juga masih kurang menerima karena sudah dipengaruhi informasi hoax di media sosial.
“Kami sudah sering melakukan sosialisasi dan edukasi. Tapi kendala yang dihadapi di lapangan itu penolakan masyarakat terhadap vaksin, karena banyaknya hoax yang ada di sosial media,” kata Rina Karmila kepada wartawan, Selasa (7/5/2024), di Aceh Besar.
Masyarakat, lebih mudah percaya dengan hoax di media sosial seperti imunisasi haram dan mengandung bahan berbahaya, dibandingkan informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan.
“Mereka lebih sering sosial media kayak Instagram TikTok, mereka sering banyak mendengarkan hoax. Jadi terkini dari hoax itu. Imunisasi haram, banyak mengandung apa itu yang lebih dipercaya masyarakat sehingga mereka menolak divaksin,” imbuhnya.
Mengatasi permasalahan ini, Dinkes Aceh Besar melakukan kolaborasi atau kerjasama lintas stakeholder seperti dengan Dinas Pendidikan, pesantren, Kemenag, hingga tokoh agama, sehingga advokasinya bisa berjalan sesuai harapan.
“Imunisasi dan vaksinasi ini bukan milik dinas kesehatan saja. Tetapi milik semua lini, makanya sering kami melakukan advokasi dengan Dinas Pendidikan, Dayah dan Kemenag,” tuturnya.
Bahkan, sebagai solusi mengatasi masalah itu, pihaknya pada tahun 2023 lalu telah menjalin kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK) untuk melakukan penelitian tentang peningkatan capaian program imunisasi di Aceh Besar.
Diharapkan dengan berbagai upaya ini, hoax di media sosial dapat diredam dan capaian imunisasi di Aceh Besar dapat mencapai target.
Tak hanya itu, tambah Rina, Dinkes Aceh Besar juga melakukan berbagai langkah lainnya, yakni mengoptimalkan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang manfaat dan keamanan imunisasi (termasuk imunisasi ganda) pada bayi, balita, hingga anak sekolah.
Kemudian, upaya lainnya termasuk melakukan advokasi imunisasi kepada pemangku kebijakan di semua tingkatan dan pihak terkait. Serta peningkatan kapasitas petugas di lapangan.
“Meningkatkan kapasitas pengelola program serta petugas imunisasi melalui pelatihan, orientasi, dan supervisi suportif secara berkala,” tegas Rina.
Peran Ulama Diharapkan dalam Kampanye Vaksinasi
Masyarakat Aceh Besar sangat kental dengan syariat islam, edukasi secara keagamaan melalui ulama sangat dibutuhkan rakyat Aceh dalam hal pelaksanaan imunisasi. Sehingga mereka tidak khawatir akan halal-haram dari sesuatu vaksinasi
Karena itu, peran dari para ulama baik itu melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) maupun ulama di pesantren-pesantren sangat diharapkan bisa membantu mengkampanyekan imunisasi, sehingga masyarakat lebih percaya.
Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, Rina Karmila menyatakan, di Aceh ulama sangat dijunjung tinggi, salah satu orang yang sangat dipercayai oleh masyarakat Aceh, tak terkecuali di Aceh Besar.
Maka, ulama sangat berperan terhadap kampanye vaksinasi atau imunisasi, bisa berdampak baik, dan penyampaiannya dapat diterima masyarakat.
“Kalau ulama mengatakan bahwa vaksin ini tidak haram dan sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tidak mudah terinfeksi dengan penyakit, saya rasa masyarakat sangat antusias,” katanya. Dirinya menegaskan, dalam kampanye imunisasi ulama lebih memiliki pengaruhnya dibandingkan para tenaga kesehatan yang selama ini terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi.
“Karena selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi masyarakat juga banyak yang tidak mau mengimunisasi anaknya. Maka ulama lebih memiliki pengaruh,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa ulama yang sudah membantu sosialisasi imunisasi, dan belum terlalu banyak. Kedepan ulama diharapkan bisa lebih menggabungkan lagi, dan pemerintah pasti selalu melibatkan secara bersama.
“Kami selalu melibatkan ulama, seperti pada rapat koordinasi atau pertemuan melibatkan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Dayah, dan juga MPU,” pungkas Rina Karmila. (*)
