Beranda Daerah Pelanggaran Kampanye di Aceh Besar, Banyak ditemukan Pemasangan APK tak Sesuai Aturan

Pelanggaran Kampanye di Aceh Besar, Banyak ditemukan Pemasangan APK tak Sesuai Aturan

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Besar, Safriadi. Foto: Sadhali/SA.

Aceh Besar – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan SK KIP dominasi pelanggaran kampanye di Kabupaten Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Aceh Besar, Safriadi kepada Wartawan, Rabu (17/1/2024).

“Pelanggaran masa kampanye yang dominan di Aceh Besar itu menyangkut APK, baik APK yang dipasang oleh caleg maupun oleh timnya,” kata Sadriadi.

Ia menyebutkan bahwa Panwaslih Aceh Besar masih mendapati APK yang dipasang di rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan di tempat-tempat umum lainnya yang bertentangan dengan aturan KPU.

“Malah pernah juga kita temukan APK itu dipasang di halaman rumah ibadah, tapi kita lakukan pencegahan, kami minta dibongkar, konsep awalnya kita pencegahan dulu,” jelas Sadriadi.

Selain itu, kata dia, Panwaslih Aceh Besar juga menemukan banyak APK dipasang secara semrawut di sejumlah jalan protokol di kabupaten itu. Pihaknya bersama Satpol PP dan kepolisian akan menertibkan APK yang melanggar aturan tersebut pada Kamis (18/1/2024) besok.

Sadriadi mengungkapkan, penertiban tersebut akan dilakukan di tiga rute, yakni jalur Lambaro-Blang Bintang, Lambaro-Darul Imarah dan Lambaro-Lueng Bata Banda Aceh.

“Kita sudah pernah beberapa kali menyurati partai untuk melakukan penertiban atau memasang pada tempatnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sadriadi juga menyebutkan hingga saat ini Panwaslih Aceh Besar belum menemukan dan belum mendapat laporan mengenai adanya pelanggaran kampanye, selain masalah APK di daerah itu.

“Semoga sampai selesai pungut hitung juga tidak ada kendala berarti di Aceh Besar,” kata Sadriadi.

Ia menambahkan, Panwaslih Aceh Besar bersama jajarannya akan terus mengawasi jalannya pemilu di daerah itu.

“Misalnya ada caleg yang kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Panwascam langsung menyampaikan ke caleg atau partai tersebut supaya memenuhi administrasi kampanye yaitu harus ada SPTP dari kepolisian,” katanya.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye untuk Pemilu 2024, dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sadriadi berharap para caleg dapat manfaatkan waktu tersebut untuk mengajak para pemilih.

“Kampanyelah secara sportif dan pasang APK sesuai aturan berlaku yang tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu lalu-lintas,” pungkasnya. [*]