Beranda Nasional Wali Nanggroe Aceh dan Majelis Rakyat Papua Bertemu, Sepakat Bangun Kerja Sama

Wali Nanggroe Aceh dan Majelis Rakyat Papua Bertemu, Sepakat Bangun Kerja Sama

32
0
BERBAGI

PAPUA – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar menggelar pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua di Hotel Horizon di kawasan Kutaraja Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Pertemuan berlangsung, Minggu (03/10/2021) malam sekitar 20.00 sampai dengan pukul 23.00 WIT.

Rombongan yang hadir dari Pimpinan Majelis Rakyat Papua yaitu Timotius Murib, Ketua merangkap anggota (unsur perwakilan adat), Yoel Luiz Mulait, SH. Wakil Ketua I merangkap anggota (unsur perwakilan agama), Debora Mote S.sos. Wakil Ketua II merangkap Anggota (unsur perwakilan perempuan), dan tujuh anggota MRP lainnya.

Sementara rombongan dari Aceh,  yakni Wali Nanggroe, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Nurzahri (Jubir PA), Dr Raviq, Tgk Anwar Ramli, Tarmizi SP (DPRA), Iskandar Al-Farlaky, dan Falevi Kirani.

Jubir PA, Nurzahri mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak MRP meminta dirinya untuk menjadi saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-undang Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.

“Dan karena dalam waktu bersamaan Wali Nanggroe dan beberapa anggota DPRA juga hadir di Papua untuk mengikuti pembukaan PON Papua, maka pertemuan yang awalnya hanya mengundang saya berkembang menjadi pertemuan resmi antara Wali Nanggroe dengan Majelis Rakyat Papua,” kata Nurzahri.”

“Dalam pertemuan selama tiga jam lebih tersebut, kata Nurzahri, kedua belah pihak bercerita tentang pengalaman keduanya dalam menghadapi pemerintah pusat terutama terkait hubungan yang sudah di atur dalam masing-masing UU kekhususan.

Kata Nurzahri, Ketua MRP mengatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak ikhlas memberikan kewenangan dan kekhususan ke Papua, dari 16 kewenangan kekhususan yang di atur dalam UU Papua, hanya empat kewenangan yang dijalankan, dan kini setelah direvisi malah kewenangan papua dikurangi oleh pusat.

“Salah satunya adalah tentang dana Otsus, walau jumlah ditambah menjadi 2,5 persen, tetapi pengelolaan ditarik ke pusat atau tidak lagi masuk ke APBD yang nantinya akan dikelola oleh lembaga di bawah kontrol Wakil Presiden,” ungkapnya.

Wali Nanggroe juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama, bahwa kini UU 11/2006 atau UUPA telah masuk dalam prolegnas tapi sampai saat ini Aceh belum melihat draft revisi tersebut dan belum ada konsultasi serta pertimbangan DPRA dan ada kemungkinan revisi UUPA akan bernasib sama dengan UU Papua.

Di akhir pertemuan, Wali Nanggroe dan MRP sepakat akan membuat MoU bersama antara Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga MRP yang nantinya akan dilaksanakan di Aceh ketika lembaga MRP berkunjung ke Aceh.”

Isi MoU tersebut direncanakan akan berisi beberapa poin tentang kerjasama Aceh dan Papua dalam berjuang bersama serta saling dukung agar keinginan rakyat Aceh dan Papua dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat. (R)

BERBAGI