Banda Aceh – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Sofyan Helmi, SE mengatakan, semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengawasi dan melakukan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.
“Artinya ketika ada anak-anak yang berkumpul di waktu-waktu tertentu dan tempat yang tidak merasa nyaman, mohon ada pantauan dari semua pihak untuk pencegahan terjadinya proses pelecahan seksual terhadap anak,” kata Sofyan, Kamis (25/2/2021).
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh mencatat, jumlah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di kota tersebut pada 2020 mencapai 32 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 11 kasus daripada 2019 yang hanya 21 kasus.
Namun, kata Sofyan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh, tingkat pelecehan terhadap anak di kota tersebut tidak begitu meningkat. Namun, Sofyan tak merincikan jumlahnya.
Terakhir, sambung Sofyan, pelecehan terhadap anak terjadi di salah satu lembaga pendidikan di Kota Banda Aceh. Menurutnya, kasus ini sudah ditangani oleh pihak terkait.
“Sebenarnya tingkat pelecehan di Kota Banda Aceh kita bilang meningkat juga tidak, dibandingkan tahun lalu. Cuma laporan yang masuk ke dinas anak, kasusnya ada beberapa yang terjadi terakhir-terakhir di sekolah dan itu sudah ditangani, dikarenakan ada beberapa faktor psikologis yang dialami oleh pelaku juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sofyan meminta kepada lembaga pendidikan di Kota Banda Aceh untuk benar-benar mengawasi anaknya supaya hal yang sama tak terulang lagi. Pengawasan juga perlu dilakukan oleh orang tua.
“Jadi, kita mengimbau semua tempat yang ada indikasi terjadi pelecehan seksual terhadap anak seperti sekolah agar memantau ketika ada sesuatu yang di luar kebiasaan normal,” harap Sofyan. [Parlementaria]
