BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa permohonan tambahan anggaran yang diajukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat ini masih dalam tahap pembahasan dan kajian oleh pemerintah pusat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait apakah permohonan tersebut akan disetujui ataupun tidak.
“Permohonan masih dalam proses dan masih dipelajari Pemerintah Pusat,” kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Menurut Nurlis, setiap usulan yang diajukan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat tentu memerlukan proses evaluasi dan pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kita mengajukan permohonan. Tentu setiap permohonan dipelajari. Apakah dipenuhi atau tidak, itu belum kita ketahui,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh menyampaikan permohonan dukungan tambahan anggaran untuk membantu percepatan pembangunan dan penanganan berbagai kebutuhan strategis daerah.
Mualem dalam audiensi itu didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Teuku Irsyadi. Sementara dari pihak Kementerian Keuangan turut hadir sejumlah pejabat terkait, di antaranya Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Subandono, Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Jaka Sucipta, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan Wiwin Istianti.
Nurlis menjelaskan, langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat demi mendukung pembangunan daerah serta menjaga keberlanjutan berbagai program strategis di Aceh.
Menurutnya, Pemerintah Aceh terus berupaya mencari dukungan anggaran tambahan guna memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemulihan ekonomi masyarakat.
“Berbagai langkah yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mencari dukungan pusat untuk pembangunan daerah,” kata Nurlis.
Ia berharap permohonan tambahan anggaran yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat dapat memperoleh respons positif sehingga dapat membantu mempercepat pembangunan dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Aceh.
“Semoga permohonan yang kita sampaikan dapat disetujui,” pungkasnya.(*)
