Banda Aceh – Langkah cepat Pemerintah Aceh dalam mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan penyaluran BBM ke Aceh di atas kondisi normal sebagai upaya mempercepat pemulihan pasokan dan mengurangi antrean di sejumlah SPBU.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan peningkatan penyaluran tersebut berdasarkan laporan terbaru Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
“Gubernur Mualem meminta laporan perkembangan setiap saat. Beliau ingin persoalan ini segera teratasi karena sangat menyulitkan masyarakat,” ujar Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Menurut laporan tersebut, Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal telah meningkatkan penyaluran BBM jenis Gasoil hingga 120,4 persen dan Gasoline sebesar 109 persen dibandingkan penyaluran normal.
Informasi itu disampaikan Sales Branch Manager Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat koordinasi Tim Pemerintah Aceh yang dipimpin Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026).
Selain menambah pasokan, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum juga melakukan inspeksi lapangan untuk memantau ketersediaan stok BBM sekaligus menertibkan penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan difokuskan pada kendaraan yang memodifikasi tangki maupun praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sejumlah SPBU juga mulai menerapkan berbagai langkah pengaturan antrean, seperti menempatkan petugas marshalling untuk mengatur arus kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas di luar area SPBU serta menyesuaikan jadwal operator pada jam-jam sibuk.
Sementara itu, Fuel Terminal di Aceh memperpanjang jam operasional, termasuk beroperasi pada hari Minggu, guna menjaga ketahanan stok. SPBU juga diminta tetap siaga selama 24 jam untuk menerima pasokan BBM di luar jam operasional sebagai upaya membangun stok sebelum disalurkan kepada masyarakat keesokan harinya.
Pemerintah Aceh bersama Organda juga mengoordinasikan mekanisme pengisian BBM bagi armada angkutan umum agar memperoleh prioritas pelayanan.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan Aceh melakukan konsolidasi data kendaraan yang terdaftar di Samsat guna mengantisipasi penggunaan nomor polisi yang tidak terdaftar.
Pemerintah Aceh juga tengah menyiapkan surat edaran Gubernur yang mengatur prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum penumpang dan angkutan barang berpelat kuning.
“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” kata Nurlis.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan normal di tengah meningkatnya kebutuhan BBM.
Pemerintah Aceh bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan instansi terkait akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.(*)
