BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan yang disengaja yang menyebabkan kelangkaan semen maupun bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. Setiap indikasi pelanggaran yang merugikan masyarakat akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (30/7/2026), mengatakan pemerintah memahami keresahan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan BBM dan semen karena kedua komoditas tersebut memiliki peran strategis terhadap aktivitas ekonomi, pembangunan, dan kehidupan masyarakat.
“Apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan,” ujar Nurlis.
Ia menjelaskan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk membentuk tim khusus guna menelusuri penyebab kelangkaan semen dan BBM.
Tim tersebut berada di bawah koordinasi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Menindaklanjuti persoalan kelangkaan semen, Disperindag Aceh telah meminta penjelasan dari PT Solusi Bangun Andalas selaku produsen Semen Andalas. Berdasarkan keterangan perusahaan, dalam beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sehingga mempercepat penyerapan stok, sementara proses produksi tetap berjalan normal tanpa kendala.
Meski demikian, Pemerintah Aceh akan terus menelusuri persoalan tersebut hingga ke tingkat distributor dan pengecer. Jika ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat, pemerintah akan melibatkan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal, Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta tim dari Polda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Lingke dan SPBU Lambhuk, Kamis (30/7/2026).
Hasil pemeriksaan menunjukkan stok BBM di kedua SPBU masih tersedia dan pelayanan pengisian berlangsung normal. Namun, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
Selain itu, di SPBU Lambhuk petugas mendapati banyak kendaraan meninggalkan antrean secara bersamaan saat tim sidak tiba di lokasi.
“Seluruh temuan ini didata dan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berikutnya,” kata Nurlis.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh memastikan stok BBM masih berada dalam kondisi aman. Pertamina juga menyatakan akan terus mempercepat penyaluran agar distribusi kepada masyarakat tetap optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi maupun LPG tabung 3 kilogram dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Nurlis menegaskan, hingga saat ini belum ditemukan data maupun fakta yang membuktikan adanya praktik permainan atau penyimpangan dalam distribusi BBM maupun semen di Aceh. Menurutnya, ketersediaan semen dipengaruhi oleh kapasitas produksi, distribusi, dan kelancaran sistem logistik, sedangkan penyaluran BBM mengikuti kebijakan nasional melalui mekanisme distribusi Pertamina.
Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasokan dan distribusi tetap berjalan lancar. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Setiap laporan akan menjadi bahan verifikasi dan tindak lanjut bersama instansi terkait,” tutup Nurlis.(*)
