BANDA ACEH – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar diskusi publik bertajuk “Sinergitas Pengembangan Blok Andaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Kemandirian Ekonomi Bangsa” di Aula Kampus USK, Selasa (28/7/2026).
Diskusi tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait pengembangan potensi gas alam Blok Andaman, dengan penekanan bahwa Aceh harus menjadi pemain utama yang memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya energi tersebut.
Hadir sebagai narasumber Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal, Kepala Bidang Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Budi Darma, akademisi UIN Ar-Raniry Idaryani, Staf Khusus Gubernur Aceh Faisal Rizal Hasan, serta Ketua Komisi III DPRA Nurchalis. Diskusi dipandu oleh Saifullah Abdulgani sebagai moderator.
Masing-masing narasumber memaparkan pandangan mengenai peluang dan tantangan pengembangan Blok Andaman dari perspektif pemerintah, legislatif, regulator, hingga akademisi.
Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM dan Staf Khusus Gubernur menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan Aceh agar memperoleh manfaat optimal dari pengembangan Blok Andaman, baik melalui peningkatan penerimaan daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRA menyampaikan sejumlah masukan dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh agar pengelolaan Blok Andaman benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
Di sisi lain, BPMA menjelaskan perannya sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas di Aceh, sekaligus memastikan seluruh aktivitas eksplorasi dan produksi berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Kalangan akademisi juga memberikan berbagai catatan kritis agar pengelolaan Blok Andaman tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kepentingan masyarakat lokal, serta pembangunan jangka panjang Aceh.
Diskusi tersebut diikuti mahasiswa, dosen, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masa depan sektor migas Aceh.
Dekan FISIP USK, Hamdani, mengatakan forum tersebut digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral perguruan tinggi dalam menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan untuk melahirkan kebijakan publik yang komprehensif dan rasional.
> “FISIP USK menggelar diskusi ini karena memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Hamdani.
Menurutnya, hasil diskusi diharapkan melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Blok Andaman.
Ia menegaskan, pengembangan Blok Andaman tidak hanya menyangkut investasi dan produksi gas, tetapi juga menjadi momentum bagi Aceh untuk mengambil peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, BPMA, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar potensi besar Blok Andaman mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.(*)
