Aceh Besar — Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Mucthi, S.I.Kom, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan manfaat nyata serta memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Abdul Mucthi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027 yang digelar oleh Bappeda Aceh Besar di Aula BGTK, Lubok, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum strategis tersebut, ia menekankan pentingnya orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas dan dampak dari penggunaan anggaran itu sendiri.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Kita tidak ingin anggaran besar, tetapi dampaknya kecil. Yang kita butuhkan adalah belanja yang efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Abdul Mucthi.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada pencapaian administratif semata, seperti tingginya tingkat penyerapan anggaran, tanpa memperhatikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kita jangan hanya bangga dengan serapan anggaran yang tinggi, tetapi lupa bahwa masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan perhatian, terutama terkait kemiskinan dan pengangguran. Ini harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Aceh Besar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2027 difokuskan pada empat prioritas utama.
Keempat prioritas tersebut meliputi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, penguatan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Menurutnya, keempat prioritas tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar.
“Kami berharap adanya komitmen bersama secara berkelanjutan serta konsistensi dalam pelaksanaan dokumen perencanaan ini, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam merespons berbagai usulan yang telah dihimpun dari Musrenbang tingkat gampong dan kecamatan. Menurutnya, seluruh aspirasi masyarakat tersebut harus dikaji secara serius dan diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk benar-benar memperhatikan setiap masukan yang telah disampaikan masyarakat, sehingga dapat dirumuskan menjadi kebijakan teknis yang efektif, efisien, serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dari hasil Musrenbang gampong dan kecamatan, banyak persoalan yang disampaikan masyarakat. Ini harus kita respon dengan baik, kemudian kita rumuskan menjadi kebijakan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan, baik dari pemerintah, legislatif, akademisi, maupun masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bappeda Aceh Besar juga menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber guna memperkaya perspektif perencanaan pembangunan daerah.
Di antaranya adalah Guru Besar Pertanian Nasional dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, MP., PIA., CFrA., CACP, yang memberikan pandangan terkait penguatan sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah.
Selain itu, turut hadir Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Ir. Azanuddin Kurnia, SP., MP., IPU., ASEAN Eng, yang memaparkan strategi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Aceh, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Aceh, Muhajir, ST., MT, yang menyampaikan pentingnya inovasi dalam mendukung pembangunan berbasis data.
Kehadiran para pakar tersebut diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, anggota DPR Aceh, pimpinan perguruan tinggi, instansi vertikal, kepala OPD, para camat, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Aceh Besar.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan visi dan langkah dalam merancang pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan penekanan pada efektivitas penggunaan anggaran serta fokus pada persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran, DPRK Aceh Besar berharap pembangunan ke depan benar-benar mampu memberikan perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat.
“Intinya, kita ingin setiap kebijakan dan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itulah tujuan utama dari pembangunan yang kita lakukan,”Pungkas Abdul Mucthi.(*)
