HeadlineNasional

Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

×

Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Share this article
Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himbara, serta asosiasi pabrik pakan ternak di Mabes Polri, Jakarta, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional melalui fasilitasi permodalan KUR dan optimalisasi penyerapan jagung petani. Foto: (Humas Polri).

Jakarta – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses produksi sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.

Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri yang juga Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.

Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Ia menyebut Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak sepanjang 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025, sehingga rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Melalui rakor tersebut, Polri mendorong sinergi lintas sektor, termasuk fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta optimalisasi penyerapan hasil panen oleh Bulog. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan jagung nasional, mendukung industri pakan ternak, serta meningkatkan nilai ekonomi bagi para petani.

Selain itu, kolaborasi dengan perbankan dan pemangku kepentingan lainnya juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok pertanian dari hulu hingga hilir, sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(*)